Sinergi OJK Sulutgo dan DPR RI Galang Warga Minahasa Utara Melawan Jeratan Pinjol Ilegal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) berkolaborasi dengan Anggota DPR RI Hillary B Lasut untuk menggelar edukasi literasi keuangan di Kabupaten Minahasa Utara.
- Inisiatif tersebut mengusung tema 'Cegah Jeratan Utang dan Pinjaman Online Ilegal, Wujudkan Keluarga Mandiri'.
- Melalui pendekatan dialogis, OJK dan DPR RI berupaya mengangkat kesadaran publik agar tidak mudah tergiur oleh kemudahan pencairan dana dari platform pinjaman daring yang tidak memiliki legalitas resmi.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) berkolaborasi dengan Anggota DPR RI Hillary B Lasut untuk menggelar edukasi literasi keuangan di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan strategis ini menyasar warga Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, yang dilaksanakan pada Minggu (8/11), dengan fokus utama preventif terhadap maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.
Inisiatif tersebut mengusung tema 'Cegah Jeratan Utang dan Pinjaman Online Ilegal, Wujudkan Keluarga Mandiri'. Melalui pendekatan dialogis, OJK dan DPR RI berupaya mengangkat kesadaran publik agar tidak mudah tergiur oleh kemudahan pencairan dana dari platform pinjaman daring yang tidak memiliki legalitas resmi. Langkah ini dianggap krusial untuk membangun benteng pertahanan komunitas terhadap eksploitasi finansial yang tidak bertanggung jawab di level akar rumput.
Ancaman Serius Pinjol Ilegal di Tingkat Desa
Perhatian serius terhadap pinjol ilegal didasari oleh dampak destruktif yang telah dirasakan masyarakat. Praktik ini tidak hanya menawarkan beban bunga dan biaya yang tidak wajar, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan data pribadi serta praktik penagihan yang agresif. Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, menyoroti urgensi dari penguatan kebiasaan pengelolaan keuangan keluarga yang sehat sebagai solusi fundamental.
"Masyarakat diharapkan mampu membedakan kebutuhan dan keinginan serta mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan untuk berutang," tegas Sianipar. Edukasi ini juga menekankan pentingnya akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, di mana masyarakat diajarkan untuk memverifikasi legalitas penyedia layanan guna menghindari kerugian materiil dan psikologis.
Memperluas Jangkauan Edukasi Keuangan
Keterlibatan Hillary B Lasut bersama OJK dalam kegiatan tersebut menandai perluasan jangkauan edukasi keuangan langsung ke tingkat desa. Dengan demikian, pemahaman mengenai prinsip keuangan yang aman dapat lebih merata dan efektif. Melalui sosialisasi intensif ini, warga Desa Watutumou III diharapkan semakin waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh tawaran pinjol ilegal.
OJK dan DPR RI berharap inisiatif kolaboratif ini dapat mendorong terwujudnya keluarga yang lebih mandiri secara finansial. Selain meningkatkan pemahaman keuangan yang baik, program ini bertujuan memastikan masyarakat terhindar dari jeratan utang serta praktik penagihan ilegal yang merugikan, sehingga tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Ribuan Mahasiswa Surabaya Tuntut Supremasi Sipil dan Penetapan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Polisi Amankan Dua Pria Diduga Rakit Molotov untuk Picu Kerusuhan Demo Mahasiswa di Surabaya

Demonstrasi Massal di Roma: Tenda di Spanish Steps Protes Mahalnya Hidup & Keluhan Belanja Militer
