Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Tersangka Diamankan dalam Operasi KRYD

Polisi Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berhasil mengungkap 133 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 154 tersangka selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada periode 27 Oktober hingga 7 November 2026. Langkah tegas ini merupakan respons langsung kepolisian terhadap tingginya keresahan masyarakat akibat maraknya aksi pencurian kendaraan di wilayah Jawa Timur.

Operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga berkomitmen untuk mengembalikan kendaraan kepada pemilik sah. "Banyak aspirasi keluhan masyarakat yang kami serap langsung terkait curanmor. Fokus penindakan ini adalah untuk menghadirkan kembali rasa aman," ujar Dekananto dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, pada Senin (9/11/2026).

Respons Tegas terhadap Keluhan Masyarakat

Menurut Dekananto, pengungkapan kasus dalam jumlah besar ini merupakan bentuk akuntabilitas institusi terhadap keluhan warga yang merasa terganggu oleh aktivitas curanmor. Dengan mengamankan ratusan tersangka dan barang bukti, Polda Jatim menunjukkan keseriusan dalam memberantas jaringan pencurian kendaraan yang telah lama menjadi momok bagi keamanan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menciptakan iklim investasi serta kehidupan sosial yang lebih kondusif di Jawa Timur.

Restorasi Hak Pemilik dan Penegakan Hukum

Salah satu poin krusial dalam operasi ini adalah aspek restoratif, di mana kendaraan-kendaraan yang berhasil disita akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Hal ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari operasi KRYD adalah pemulihan hak warga negara, bukan hanya sekadar penahanan fisik. Dengan mengembalikan aset milik masyarakat, kepolisian berupaya mengurangi beban ekonomi korban curanmor dan sekaligus membuktikan efektivitas prosedur hukum yang dijalankan. Langkah ini diharapkan menjadi preseden positif dalam penanganan kejahatan properti di masa mendatang, di mana kecepatan dan ketepatan dalam pengembalian barang bukti menjadi prioritas utama.