Pemerintah Tegas: Penerima BSU Dibatasi Gaji di Bawah Rp3 Juta, 13 Juta Pekerja Kelas Menengah Sediakan Insentif Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 secara spesifik menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan. Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli kelas menengah tetap terjaga sekaligus memberikan jaring pengaman bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah, di tengah dinamika ekonomi yang terus berfluktuasi.

Airlangga menjelaskan bahwa kedua program bantuan ini memiliki kelompok sasaran yang berbeda dan tidak tumpang tindih. Data calon penerima BSU saat ini masih dalam tahap pemrosesan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11). Pembedaan target ini krusial agar bantuan tepat guna dan efektif menjangkau strata ekonomi yang berbeda.

13 Juta Pekerja Kelas Menjangkau Insentif PPh DTP

Untuk kelompok dengan penghasilan lebih tinggi, pemerintah memilih jalur insentif pajak sebagai stimulus. Airlangga menyebut terdapat sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta yang menjadi target utama perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP. Strategi ini bertujuan menjaga daya beli kelas menengah tanpa menggeser anggaran subsidi tunai secara langsung. Dengan memperluas cakupan pajak, diharapkan terdapat efek multiplier yang positif bagi konsumsi domestik, seiring dengan upaya stabilisasi ekonomi makro tahun 2026.

Status Data Masih Dalam Finalisasi di Kementerian Keuangan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa komposisi final penerima BSU, termasuk porsi pekerja kelas menengah dari data awal sekitar 13 juta calon, belum dapat dipastikan secara definitif. "Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli. Data ini bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan akan melalui proses pembersihan atau cleansing untuk memastikan ketepatan sasaran. "Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," tambahnya, sambil menegaskan bahwa kesiapan penyaluran masih menunggu lini masa pelaksanaan resmi dari pemerintah.