Pemerintah Klaim Aturan DHE Baru Disambut Hangat Pengusaha, Ini Mekanisme Retensi dan Relaksasinya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa regulasi terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan pelaku usaha. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, mengungkapkan bahwa tidak ada keberatan dari para eksportir terhadap aturan ini karena mekanisme yang diterapkan kini dianggap lebih jelas dan transparan. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), menandai konsolidasi dukungan dari asosiasi bisnis nasional terhadap kebijakan repatriasi devisa tersebut.

Menurut Susiwijono, organisasi penggiat bisnis seperti Kadin, Apindo, dan berbagai asosiasi terkait menyambut baik kejelasan regulasi tersebut. Kebijakan umum DHE ini mewajibkan eksportir untuk melakukan repatriasi 100% DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia. Terdapat ketentuan spesifik mengenai retensi dana, yaitu kewajiban penempatan minimal 30% selama 3 bulan untuk sektor migas, serta 100% selama 12 bulan untuk sektor nonmigas, yang dilakukan melalui Bank Devisa BUMN. Aturan ini diatur dalam PP 2/2026, yang membolehkan penggunaan DHE SDA nonmigas untuk lima tujuan utama selama dana tetap ditempatkan pada Rekening Khusus valas, antara lain:

• Penukaran ke Rupiah (dibatasi maksimal 50%);
• Pembayaran kewajiban kepada pemerintah (pajak dan PNBP);
• Pembayaran dividen dalam valuta asing;
• Pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal;
• Pembayaran pinjaman hingga modal kerja.

Klaster Relaksasi untuk Eksportir dengan Pemegang Saham Asing

Selain aturan umum, terdapat pengecualian khusus dalam Pasal 18A yang memberikan relaksasi kewajiban bagi DHE SDA dari sektor pertambangan yang berasal dari perjanjian bilateral perdagangan dengan negara tertentu. Relaksasi ini mencakup kewajiban penempatan minimal 30% untuk jangka waktu paling singkat 3 bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA. Namun, fleksibilitas lebih diberikan karena penempatan dan penukaran ke Rupiah dapat dilakukan pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, bukan terbatas pada Bank Devisa BUMN tertentu. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaga daya saing investasi asing di sektor hulu SDA sambil tetap menjaga suplai devisa negara.

Kriteria Ketat Melalui PPMK Nomor 48 Tahun 2026

Pemerintah menetapkan kriteria eksportir yang berhak memanfaatkan ketentuan relaksasi Pasal 18A melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026. Untuk dapat menikmati keringanan ini, eksportir sektor pertambangan harus memenuhi tiga syarat kumulatif yang ketat. Pertama, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan. Kedua, harus terdapat minimal satu pemegang saham yang berasal dari negara mitra yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, porsi kepemilikan pemegang saham asing tersebut harus mencapai minimal 10%. Kebijakan komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara atraktivitas investasi asing dengan stabilitas ketahanan ekonomi nasional di pasar valuta asing.