Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla, Investor Asing Disorot

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kawasan hutan dari **11 perusahaan** yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers pada Senin, 9 November 2026, berdasarkan rekomendasi langsung dari Kabareskrim Polri. Langkah eksekutif ini menandai penguatan regulasi lingkungan di mana entitas korporasi yang lalai dalam mitigasi bencana alam kini menghadapi konsekuensi hukum berupa pencabutan hak kelola lahan secara permanen.

Menurut Nusron, ke-11 perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, dengan Beneficiary Ownership yang melibatkan investor dari negara Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham dari dalam negeri. Daftar perusahaan yang terdampak pencabutan atau evaluasi izin ini tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, mencakup entitas seperti PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API.

Klasterisasi Pelanggaran dan Status Izin

Menteri Nusron merinci bahwa pencabutan izin tidak dilakukan secara seragam, melainkan dibagi ke dalam lima klaster berbeda berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan status administratif lahan. Klaster pertama merupakan pencabutan total izin HGU akibat kebakaran berulang yang menjangkau lebih dari setengah luas izin serta ketiadaan sarana mitigasi. Perusahaan dalam klaster ini meliputi PT MIB (4.000 hektar), PT RKA (11.000 hektar), dan PT SKM (7.000 hektar). Klaster kedua menyasar PT PSLT (2.300 hektar) di Kalimantan Barat, yang izin HGU-nya telah habis masa berlaku sejak tahun 2020 dan dipastikan akan diambil alih negara. Sementara itu, klaster ketiga berupa pembatalan penerbitan HGU bagi perusahaan yang Izin Usaha Perkebunannya sudah terbit namun HGU belum, meliputi PT ANI, PT BOS, dan PT AER dengan total luas signifikan mencapai 14.000 hektar.

Implikasi Hukum dan Evaluasi Lahan

Untuk klaster keempat, pemerintah menerapkan pencabutan HGU sebagian khusus pada PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar, karena tingkat kebakaran di bawah 50 persen dari total hak guna. Adapun klaster kelima, yang mencakup PT STP dan entitas lainnya, masih dalam tahap pengkajian intensif oleh otoritas terkait. Kebijakan ini mengimplikasikan evaluasi menyeluruh di mana Kementerian ATR/BPN akan merekomendasikan kepada Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kembali Izin Usaha Perkebunan yang dianggap bermasalah, menegaskan komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dari entitas yang gagal memenuhi tanggung jawab sosial dan ekologisnya.