MUI Tetapkan Fatwa Haram Total untuk Vape: Dari Pengguna Hingga Pedagang

Langkah tegas diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menerbitkan fatwa haram terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, yang secara komprehensif melarang penggunaan, produksi, hingga perdagangan perangkat tersebut. Dokumen resmi ini ditandatangani pada 6 November 2026 di Jakarta oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Menyikapi polemik di tengah masyarakat, MUI memberikan justifikasi hukum yang kuat berdasarkan prinsip sadd al dzariah (menutup jalan menuju kemudharatan). Dalam surat resmi yang dikutip pada 9 November 2026, lembaga ini menegaskan bahwa konsumsi vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi modus peredaran zat terlarang lainnya. Tidak hanya konsumen, MUI juga mengharamkan aktivitas penyalahgunaan vape untuk mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain.

Dasar Ketetapan: Bahaya Nikotin dan Dampak Sosial

MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap. Fokus utama kekhawatiran terletak pada kandungan nikotin, yang dinilai memiliki sifat adiktif tinggi. Zat ini berpotensi menimbulkan kerusakan serius pada sistem saraf dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Bagi MUI, dampak negatif ini tidak hanya terbatas pada aspek individual, melainkan juga merambah ke dimensi sosial di mana vape dapat memicu degradasi moral dan ketergantungan yang lebih berbahaya.

Tuntutan Regulasi: Dorongan untuk Undang-Undang Pelarangan

Dalam fatwa yang sama, MUI mengeluarkan rekomendasi strategis kepada negara. Lembaga ini mendesak Parlemen (DPR) dan pemerintah untuk segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur pelarangan vape lengkap dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Di sisi eksekutif, pemerintah diminta mengambil langkah darurat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan risiko kesehatan dan sosial yang sudah teridentifikasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus mata rantai distribusi dan penggunaan vape di Indonesia.