Mighfar Suganda: Pencatatan Hak Cipta Gratis Kibarkan Payung Perlindungan bagi Musisi Indie
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kebijakan ini memberikan rasa aman atau *security* hukum yang memungkinkan para kreator untuk berkarya tanpa bayang-bayang ketakutan akan klaim kepemilikan dari pihak lain.
- Menurut Mighfar, adanya bukti pencatatan kepemilikan karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mampu membebaskan musisi dari kecemasan konstan.
- Pertama, untuk membuat musisi atau seniman itu *secure*, jadi lebih aman.
Mighfar Suganda, musisi sekaligus pencipta lagu, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menggratiskan biaya pencatatan hak cipta menjadi solusi krusial bagi musisi independen, khususnya mereka yang berlatar belakang ekonomi terbatas. Kebijakan ini memberikan rasa aman atau *security* hukum yang memungkinkan para kreator untuk berkarya tanpa bayang-bayang ketakutan akan klaim kepemilikan dari pihak lain.
Menurut Mighfar, adanya bukti pencatatan kepemilikan karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mampu membebaskan musisi dari kecemasan konstan. "Jadi itu penting banget. Pertama, untuk membuat musisi atau seniman itu *secure*, jadi lebih aman. Kalau mereka sudah daftar hak cipta, jadi bisa berkarya karya baru tanpa ada rasa takut," ujar Mighfar kepada ANTARA saat berkunjung ke Kantor Berita ANTARA di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Optimasi Proses Digital dan Urgensi Sosialisasi
Proses pengajuan pencatatan kini dinilai relatif mudah karena sepenuhnya dilakukan secara daring melalui sistem digital DJKI, tanpa mengharuskan kehadiran fisik. Namun, Mighfar mengingatkan bahwa adopsi kebijakan ini masih terkendala rendahnya literasi hukum di kalangan kreator. "Cuma menurutku belum banyak publikasinya, jadi masih banyak yang belum tahu," katanya. Ia menyoroti miskonsepsi umum di mana sebagian musisi mengira karya mereka sudah terlindungi sekadar karena diunggah di platform digital seperti YouTube, padahal mekanisme pencatatan hak cipta tetap diperlukan secara terpisah untuk menjamin perlindungan hukum yang kuat.
Perluasan Regulasi Cakup 19 Jenis Layanan
Langkah konkret perlindungan hukum ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 yang menetapkan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta lagu dan musik. Pada 26 Oktober 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan perluasan kebijakan tersebut ke seluruh jenis ciptaan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan. Perluasan ini mencakup:
- 19 jenis layanan pencatatan hak cipta yang akan berlaku mulai November 2026.
- Wajibnya penerbitan panduan teknis terperinci melalui media sosial untuk memudahkan akses informasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Resmikan Paviliun Indonesia di COP31, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Transformasi Ambisi Iklim Jadi Aksi Nyata

Alen Stajcic Yakin Antusiasme Publik Indonesia Setara Standar Komitmen Personalnya

Mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal Tutup Usia, Jenazah Dimakamkan di Cikereteg
