Menatap OECD: OJK Targetkan Perluasan Jaring Pengaman Pensiun ke Pekerja Informal

Proses aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ketahanan sistem jaminan hari tua nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37% pekerja, sementara jumlah peserta aktif dalam program wajib hanya setara dengan 17% dari total angkatan kerja. Data ini dipaparkan langsung oleh Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam forum Accession Review yang diselenggarakan oleh Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD di Paris pada 2-5 November 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dana pensiun, terutama karena masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai.

Kondisi ini menyoroti kesenjangan signifikan antara potensi demografis dan realitas perlindungan sosial. Di tengah upaya masuk ke lingkaran ekonomi maju, Indonesia dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan makroekonomi, tetapi juga pada inklusivitas sistem keuangan yang melindungi seluruh lapisan masyarakat. OJK mencatat bahwa tantangan utama terletak pada perluasan akses, di mana segmen pekerja informal yang mencakup mayoritas populasi pekerja masih menjadi area yang belum tergarap secara optimal dalam skema pensiun resmi.

Tantangan Struktural dalam Pengembangan Industri Dana Pensiun

Ogi Prastomiyono mengakui bahwa pengembangan industri dana pensiun di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya sekadar masalah kuota kepesertaan, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan tata kelola serta manajemen investasi menjadi pilar penting yang harus dipoles agar dana pensiun dapat memberikan manfaat yang optimal di masa depan. Jika tantangan-tantangan ini berhasil diatasi, OJK memprediksi pertumbuhan industri akan berjalan seirama dengan peningkatan kesejahteraan peserta saat memasuki masa pensiun.

Harmoni Sistem Pensiun Nasional untuk Kelangsungan Ekonomi

Sejalan dengan amanat UU P2SK, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis berupa harmonisasi sistem pensiun nasional. Tujuan dari reformasi ini adalah memastikan program pensiun wajib dan sukarela dapat saling melengkapi secara efektif. Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta menjamin kesinambungan pendapatan masyarakat melalui pembayaran manfaat secara berkala. Dengan pendekatan ini, Indonesia berkomitmen untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih kuat dan inklusif sebelum secara resmi menjadi anggota OECD.