Menaker Yassierli: Data 13,3 Juta Penerima BSU Kuartal IV-2026 Masih dalam Tahap Finalisasi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa data sebaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 yang menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi ketat. Oleh karena itu, pemerintah belum dapat memastikan komposisi pasti kelompok masyarakat penerima, termasuk proporsi dari kalangan kelas menengah, hingga seluruh tahapan pendataan rampung.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan bahwa saat ini proses finalisasi data sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Setelah tahap tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan validasi dan verifikasi ulang untuk memastikan akurasi data final penerima bantuan.

Mekanisme Validasi dan Pembersihan Data dari BPJS Ketenagakerjaan

Untuk menjamin ketepatan sasaran program, Kemnaker akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Yassierli menekankan pentingnya proses ini agar bantuan tepat sasaran. "Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli. Penyaluran BSU ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, dengan total manfaat sebesar Rp900.000 per pekerja yang dibayarkan sekaligus.

Kriteria Ketat Penerima dan Prioritas Non-PKH

Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Berikut rincian kriteria dan pengecualian penerima BSU 2026:

• Batas upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas jika UMK di atas angka tersebut.
• Di daerah tanpa UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan serupa.
• Upah dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
• BSU tidak diperuntukkan bagi ASN, anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
• Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kelompok prioritas.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan keadilan distribusi bantuan bagi pekerja formal yang rentan terhadap tekanan ekonomi.