Jalan Putus di Pedalaman Aceh Barat: Pemkab Gelar Perbaikan Darurat, Koordinasi Intensif dengan BNPB

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah bergerak cepat melakukan perbaikan darurat terhadap akses jalan yang terputus menuju kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen. Putusnya infrastruktur vital ini dipicu oleh bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada Minggu (1/1), yang menyebabkan erosi serius pada badan jalan dan mengancam mobilitas masyarakat pedalaman.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menjelaskan bahwa dampak banjir tersebut sangat signifikan. Bagian badan jalan di kawasan Jambak-Lawet tergerus hingga belasan meter, menyisakan lebar jalan hanya sekitar 1,5 meter. Kondisi kritis ini membuat jalur tersebut tidak lagi dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat maupun roda enam, sehingga isolasi transportasi bagi warga setempat menjadi sangat nyata.

Upaya Darurat dan Tantangan Aksesibilitas

Menanggapi urgensi situasi, Pemkab Aceh Barat memutuskan untuk melakukan perbaikan secara darurat sebagai langkah awal. Menurut Tarmizi, tindakan ini merupakan prioritas utama untuk mengatasi gangguan akses transportasi yang dialami masyarakat di wilayah pedalaman. Perbaikan darurat ini bertujuan untuk memastikan jalur logistik dan mobilitas warga tidak lumpuh total, sambil menunggu penanganan teknis yang lebih permanen dan komprehensif.

Koordinasi Strategis dengan BNPB dan Penyesuaian Anggaran

Untuk pemulihan jangka panjang, pemerintah daerah menyatakan sedang berkoordinasi secara intensif dengan Satgas BNPB Pusat. Usulan perbaikan teknis saat ini tengah disesuaikan ke dalam Rencana Induk (Renduk) dan diperbarui dengan data terbaru agar anggaran dapat segera disetujui. Proses ini melibatkan penyesuaian dengan tender anggaran pusat yang sedang berjalan, baik untuk alokasi awal tahun maupun mekanisme pengadaan lainnya. Sejalan dengan upaya pemulihan infrastruktur tersebut, langkah serupa juga diambil oleh Bank Indonesia yang meluncurkan proyek revitalisasi lahan pertanian terdampak banjir di Pidie dan Pidie Jaya, Aceh.

Tarmizi menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam penanganan bencana, namun menekankan pentingnya ketepatan waktu dan administrasi. "Pemerintah pusat pasti kalau penanganan bencana pasti membantu, cuman ini soal waktu. Dan kita ingin memastikan itu begini, jangan sampai nanti di sana (laporannya) enggak masuk, kita enggak bisa ditangani," tegasnya. Pemkab Aceh Barat memastikan koordinasi terus diperketat agar penanganan infrastruktur maupun hunian korban bencana dapat tepat sasaran dan tuntas.