DPR Siap Proses Putusan MA soal Ijazah Gibran Usai Masa Reses

DPR RI menegaskan kesiapannya untuk segera memproses usulan penindaklanjutan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini akan diambil setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11), menandai berakhirnya masa reses. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa proses resmi baru dapat berjalan efektif ketika mekanisme parlemen kembali aktif.

Dasco menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai usulan dari berbagai elemen, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi, untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu akibat masa reses, pembahasan yang dilakukan hingga Senin (9/11) masih bersifat informal. Dengan dibukanya masa sidang baru, DPR diharapkan dapat memberikan sikap resmi terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

Konteks Putusan Kasasi dan Dampak Hukum

Putusan kasasi MA yang dibacakan pada Jumat (30/11) secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini mengabulkan seluruh petitum dari penggugat, Subhan Palal, yang sebelumnya menggugat keabsahan dokumen tersebut. MA juga memerintahkan penarikan dan pemusnahan surat keterangan tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, menegaskan kembali temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang tidak menemukan bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Mekanisme Penanganan di Parlemen

Proses penindaklanjutan di DPR nanti akan menjadi sorotan publik mengingat dokumen ijazah tersebut merupakan salah satu syarat pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Dasco menekankan bahwa Dewan akan menyikapi situasi ini pada waktunya sesuai dengan koridor hukum dan tata tertib yang berlaku. Para pengamat politik dan masyarakat sipil kini menantikan bagaimana DPR akan mengartikulasikan tindak lanjut dari putusan MA ini, apakah melalui pembentukan panitia khusus, pembahasan dalam forum resmi, atau mekanisme legislasi lainnya, guna menjaga integritas proses demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.