Bulog Cabut Izin 5 RPK Jakarta, 370 Laporan Penyelewengan Beras SPHP Diverifikasi Ketat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perum Bulog mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta yang terbukti menyalahgunakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) .
- Kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap maraknya dugaan praktik mafia pangan yang menggerus hak masyarakat atas beras subsidi.
- Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani , menegaskan bahwa perusahaan negara tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan nasional.
Perum Bulog mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta yang terbukti menyalahgunakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap maraknya dugaan praktik mafia pangan yang menggerus hak masyarakat atas beras subsidi. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa perusahaan negara tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan nasional.
Ketegangan dalam distribusi beras subsidi ini memicu pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Beras secara terpadu. Rizal menjelaskan, tim gabungan ini terdiri dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk menelusuri jejak penyelewengan. "Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin, kami melaksanakan pembentukan Satgas pengawasan beras secara terpadu, baik dari kami internal SPI Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan," ujar Rizal dalam konferensi pers di Media Center Bulog, Jakarta, Senin (9/11/2026). Kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan kecepatan penindakan hukum.
Verifikasi 370 Pengaduan dan Sanksi Eksekusi
Skala masalah ini ternyata lebih besar dari sekadar kasus di Jakarta. Rizal mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 370 pengaduan yang masih dalam proses verifikasi ketat. Angka ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman, sebelumnya. Proses verifikasi ini dilakukan secara cermat sebelum penindakan dilakukan. "Nah, 370 pengaduan ini sedang lagi diverifikasi. Setelah diverifikasi, kalau nanti sudah fix betul, akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan wilayah yang diadukan," kata Rizal. Ia menegaskan komitmen keras Bulog: apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, izin usaha mitra RPK terkait akan langsung dicabut tanpa ampun.
- 5 mitra RPK di DKI Jakarta telah resmi dihentikan operasionalnya.
- 370 pengaduan sedang dalam tahap verifikasi oleh Satgas gabungan.
- Modus operandi yang terungkap meliputi pembongkaran kemasan beras bersubsidi dan pemindahan isi ke kemasan lain.
Menjaga Stabilitas Harga Jelang Nataru dan Ramadan
Pengetatan pengawasan ini memiliki urgensi tinggi mengingat menjelang momen-momen krusial seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan dan Idulfitri. Rizal menekankan pentingnya sinergi untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat memicu lonjakan harga. "Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadan dan Idul Fitri," tegasnya. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri telah mendeteksi indikasi pemesanan beras dalam jumlah tidak wajar oleh sejumlah RPK mitra. Langkah preventif ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pasokan beras tepat sasaran di tengah potensi fluktuasi harga pangan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
