BPS Klarifikasi: Kerja 1 Jam/Minggu Tetap Kategori Bekerja, Bukan Pengangguran
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa seseorang yang hanya bekerja selama satu jam dalam satu minggu tetap dikategorikan sebagai penduduk bekerja, bukan pengangguran.
- Edy Mahmud menjelaskan, konsep minimal satu jam kerja per minggu untuk menentukan status bekerja bukanlah ketentuan baru di Indonesia.
- Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers BPS pada Senin, 9 November 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa seseorang yang hanya bekerja selama satu jam dalam satu minggu tetap dikategorikan sebagai penduduk bekerja, bukan pengangguran. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan bahwa kriteria ini didasarkan pada standar internasional yang telah lama berlaku, sehingga pekerja informal dengan jam kerja sangat singkat pun tetap tercatat dalam data ketenagakerjaan nasional.
Edy Mahmud menjelaskan, konsep minimal satu jam kerja per minggu untuk menentukan status bekerja bukanlah ketentuan baru di Indonesia. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers BPS pada Senin, 9 November 2026. "Jadi tentang konsep dari penduduk yang bekerja. Seseorang yang melakukan kegiatan bekerja untuk membantu memperoleh penghasilan minimal 1 jam dalam seminggu, dikategorikan penduduk yang bekerja," ujar Edy. Ia menekankan bahwa definisi ini mengacu pada pedoman International Labour Organization (ILO). Penjelasan ini penting untuk meredakan potensi kesalahpahaman publik, di mana banyak yang mengira hanya pekerjaan dengan jam kerja standar yang dihitung. Bahkan, pekerja yang sebelumnya terkena PHK dari sektor formal lalu beralih ke sektor informal dengan jam kerja lebih sedikit, selama memenuhi batasan minimal satu jam tersebut, statusnya tetap aman dari label pengangguran.
Adopsi Standar ILO dan Komparabilitas Data Global
BPS melalui akun Instagram resminya menambahkan bahwa pengadopsian standar ILO ini bertujuan agar data ketenagakerjaan Indonesia tetap memiliki komparabilitas secara global. Meskipun realita di lapangan menunjukkan banyak pekerjaan informal yang hanya dilakukan sesaat, metode penghitungan ini memastikan data Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain di dunia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, proporsi penduduk yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu sangat kecil, yaitu hanya 0,2% dari total penduduk bekerja. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja Indonesia bekerja dengan durasi yang lebih signifikan, meskipun sistem klasifikasi tetap mengakomodasi mereka yang bekerja dengan durasi minimal demi akurasi statistik.
Tiga Klasifikasi Jam Kerja dalam Data Ketenagakerjaan
Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, BPS membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori berdasarkan karakteristik jam kerja. Pembagian ini tercantum dalam BRS Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia edisi Agustus 2026:
- Pekerja Penuh Waktu: Penduduk yang bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu. Kelompok ini mendominasi dengan proporsi 67,47%.
- Pekerja Paruh Waktu: Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, namun tidak mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Proporsinya mencapai 23,85%.
- Setengah Pengangguran: Kelompok yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan bersedia bekerja lebih lama serta sedang mencari pekerjaan tambahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BMKG Prakirakan Hujan Ringan Sasar Bagian Selatan, Timur, dan Utara Jakarta Hari Ini

Evaluasi PM-AAS di Seram Barat Tunjukkan Efisiensi Nyata bagi Petani Padi

Gubernur Bali Wayan Koster Ajak Generasi Muda Warisi Spirit Kepahlawanan untuk Estafet Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka
