Alarm Inflasi Pangan: Harga Bawang Merah Naik di 159 Wilayah RI Meski Pasokan Nasional Surplus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga rata-rata nasional bawang merah menjadi Rp35.475 per kg pada minggu pertama November 2026, melonjak 0,73% dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini tidak lagi terbatas pada titik tertentu, melainkan telah menyebar luas ke 159 kabupaten/kota di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan minggu sebelumnya yang hanya mencatat 109 wilayah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), mengindikasikan tren inflasi pangan yang mulai terasa di tingkat mikro secara bersamaan.

Meski secara agregat nasional harga bawang merah masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP), disparitas lokal menjadi pemicu utama gejolak pasar. Kenaikan di ratusan daerah ini menyoroti kerentanan rantai pasok yang tidak merata, di mana sentra produksi dan area konsumsi tertentu sedang mengalami tekanan distribusi. Kondisi ini memicu perhatian serius pemerintah untuk memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen akhir, meskipun data makro nasional belum menunjukkan krisis kejut. Perhatian terhadap stabilitas harga ini sejalan dengan upaya stabilitas ekonomi nasional yang dipicu oleh pertumbuhan sektor tertentu.

Defisit Lokal di Tengah Surplus Nasional

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan jaminan ketersediaan melalui neraca produksi yang mengestimasikan surplus 24.827 ton pada November 2026. Surplus ini terbentuk dari perkiraan produksi 88.213 ton dan stok bawaan (carry over) 48.511 ton, yang jauh melebihi kebutuhan nasional 103.650 ton. "Produksi dan ketersediaan bulan November secara kumulatif mencukupi," tegas Sudi Mardianto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan. Namun, surplus nasional ini justru memunculkan paradoks logistik: peta neraca menunjukkan bahwa banyak daerah di luar sentra utama justru mengalami defisit produksi lokal, sehingga memicu lonjakan harga di 159 wilayah tersebut.

Strategi Jangka Pendek dan Panjang

Untuk merespons ketimpangan pasokan ini, pemerintah menerapkan dua pendekatan strategis yang terstruktur:

• Jangka Pendek: Akselerasi pendataan luas tanam, panen, dan produksi melalui dinas terkait serta penyuluh; koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mitigasi kekurangan air pada musim tanam September-Oktober.
• Jangka Menengah-Panjang: Peningkatan luas tambah tanam (LTT) secara spesifik di wilayah-wilayah yang teridentifikasi defisit produksi.

Dengan distribusi yang belum optimal, lonjakan di 159 wilayah menjadi peringatan dini bagi pemangku kebijakan. Prioritas bukan lagi sekadar menjaga total stok, melainkan memperbaiki konektivitas logistik dari sentra produksi ke pasar daerah untuk menyeragamkan harga dan mencegah eskalasi inflasi pangan yang lebih dalam di sisa akhir 2026. Upaya distribusi dan pengendalian harga pangan ini juga sejalan dengan komitmen Bulog dalam distribusi komoditas strategis lainnya seperti beras yang stoknya tetap aman di tengah tantangan logistik.