Pemangkasan TKD Ancam Infrastruktur: Pemprov NTT Tuntut Dana Kompensasi Pusat
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pemangkasan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) kini menjadi tekanan berat bagi pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar.
- Permintaan ini muncul akibat penilaian bahwa skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini belum mencerminkan keadilan, terutama bagi wilayah kepulauan dengan kapasitas keuangan terbatas.
- Dampak pemangkasan anggaran ini terukur secara langsung di Kabupaten Flores Timur, di mana alokasi transfer dari pusat berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan.
Pemangkasan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) kini menjadi tekanan berat bagi pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar. Antonius Doni Dihen, Bupati Flores Timur dan Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) NTT, mendesak pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmasi dan dana kompensasi khusus. Permintaan ini muncul akibat penilaian bahwa skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini belum mencerminkan keadilan, terutama bagi wilayah kepulauan dengan kapasitas keuangan terbatas.
Dampak pemangkasan anggaran ini terukur secara langsung di Kabupaten Flores Timur, di mana alokasi transfer dari pusat berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan. Pengurangan ini mengancam kemampuan daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang ditunjukkan oleh masih rendahnya kualitas infrastruktur; tercatat sekitar 300 kilometer jalan rusak parah yang membutuhkan biaya perbaikan fantastis, yakni Rp2 hingga Rp3 miliar per kilometer. Tekanan serupa dirasakan luas, di mana Bupati Malaka menyampaikan kebutuhan dana sebesar Rp250 miliar untuk menjawab urgensi pembangunan jalan, air bersih, dan jembatan.
Urgensi Reformasi Keadilan Fiskal di Daerah Kapasitas Rendah
Doni Dihen menegaskan bahwa keterbatasan fiskal ini menghambat target pembangunan nasional seperti penurunan kemiskinan. Ia mengkritik formula alokasi yang dianggap masih 'memanjakan' daerah fiskal kuat, sementara daerah minim seperti NTT diperlakukan sama tanpa diferensiasi berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, alokasi saat ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Oleh karena itu, para kepala daerah NTT berencana membawa rekomendasi ke Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menggeser kebijakan menjadi lebih proporsional bagi daerah lemah.
Solusi Diversifikasi Pendanaan dan Penguatan Kapasitas Birokrasi
Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengakui kerentanan fiskal NTT yang masih bergantung pada transfer pusat. Sebagai respons, ia mendesak pemda memperkuat akurasi data kewilayahanโmulai dari Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) hingga jumlah kantong kemiskinanโsebagai dasar teknis penetapan DAU dan DAK. Selain itu, Fatoni mendorong diversifikasi sumber dana melalui beberapa skema strategis untuk mengurangi beban APBD:
- Mengakses belanja kementerian/lembaga pusat yang mencapai Rp1.337,9 triliun pada 2026 melalui koordinasi data yang komprehensif.
- Memperoleh Dana Insentif Fiskal (DIF) berdasarkan kinerja pengendalian inflasi dan penurunan stunting.
- Menerapkan skema *creative financing* seperti optimalisasi BUMD, kemandirian BLUD, serta pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di samping upaya pencarian pendanaan, Fatoni menekankan pentingnya peningkatan kapasitas birokrasi daerah agar tidak hanya bergantung pada inisiatif kepala daerah. Dengan memanfaatkan CSR dan filantropi serta memperkuat aparatur, NTT diharapkan mampu meredam dampak defisit anggaran dan memastikan infrastruktur dasar tetap terlayani meski di tengah kontraksi transfer pusat.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Tetua Adat Badui dan Wabup Pandeglang Minta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Smart Flying School Kirim Tiga Siswa Terbaik ke AS untuk Tingkatkan Daya Saing Pilot Global

Gubernur Sulteng Anwar Hafid Laporkan 318 Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi dan 224 Panti Gizi Layani Setengah Juta Penerima
