Hasto Kristiyanto Ziarah ke Makam Bung Karno: Kekuasaan Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Ketamakan Pribadi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara khusus berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Pahlawan untuk menggelorakan kembali cita-cita besar pendirian negara. Hasto menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari pengorbanan besar para pahlawan, sehingga nilai tersebut tidak boleh disia-siakan dan harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam ziarah tersebut, Hasto menyampaikan bahwa seluruh kebijakan negara harus diupayakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Ia mengingatkan agar pengorbanan pahlawan menjadi landasan bagi pejabat publik dalam menjalankan amanah. "Pengorbanan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dijabarkan dalam suatu tata pemerintahan negara," ujar Hasto, menekankan pentingnya etika dalam kekuasaan.

Upacara Ziarah dan Doa di Kompleks Makam Bung Karno

Prosesi ziarah berlangsung khidmat dengan didampingi oleh Anggota DPR RI Kanang Budi Sulistiyo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Praptono, serta Ketua Soekarno Run Blitar Rera. Setibanya di kompleks makam, rombongan berdoa dipimpin oleh juru kunci dan menaburkan bunga di pusara Soekarno. Hasto juga memanjatkan doa di makam kedua orang tua Bung Karno, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai dan Raden Soekeni Sosrodihardjo. Suasana hening sore hari turut mewarnai momen perenungan tersebut, di mana Hasto berdoa kurang lebih satu menit sambil meletakkan kedua tangannya di atas nisan.

Implikasi Moral dan Arahan Politik untuk Pejabat Negara

Usai berziarah, Hasto memohon agar Indonesia dijauhkan dari praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai moral, etika, dan kebenaran. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan sarana memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Hasto menambahkan bahwa prinsip ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kader untuk terus melakukan kritik dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. "Keteladanan moral dan etika... seharusnya menjadi pegangan seluruh pejabat negara," tegasnya, menegaskan peran partai dalam mengawal kehidupan berbangsa.