DPR Dorong Perluasan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 35 Persen Pekerja di Banyumas Terlindungi

Teti Rohatiningsih, anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan pentingnya inklusi pekerja sektor informal ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepastian perlindungan sosial. Ajakan ini dilontarkan saat menghadiri sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Aula Kantor Kelurahan Kranji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu (8/11/2026). Ia menekankan bahwa mekanisme jaminan ini ibarat "sedia payung sebelum hujan", di mana manfaatnya krusial bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarga mereka saat menghadapi risiko kecelakaan atau kematian.

Menurut Teti, akses terhadap jaminan sosial bukan hanya hak pekerja formal, melainkan juga menjadi hak masyarakat yang bekerja secara mandiri seperti petani. Sebagai mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX terus mendorong penguatan program agar jangkauan manfaat semakin luas. Selain itu, peserta sosialisasi juga diminta menjadi agen informasi untuk menyebarkan kesadaran kolektif kepada keluarga dan lingkungan terdekat.

Cakupan Universal Coverage Masih Jadi Tantangan Utama

Vinca Meitasari, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, mengungkapkan bahwa cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Banyumas saat ini baru mencapai 33,75 persen dari total sekitar 800 ribu pekerja. Artinya, masih ada sekitar 500 ribu pekerja yang belum terlindungi oleh skema jaminan tersebut. Untuk pekerja bukan penerima upah, kepesertaan kini semakin ringan dengan iuran dasar hanya Rp16.800 per bulan.

• Iuran dasar mencakup dua program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
• Proses pendaftaran tidak mensyaratkan seleksi kondisi kesehatan awal.
• Target ke depan adalah meningkatkan cakupan menjadi 35 persen hingga akhir 2026.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pun memfasilitasi lewat program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Banyumas). Melalui inisiatif ini, kontribusi ASN digabungkan dengan Baznas Kabupaten Banyumas untuk membiayai kepesertaan pekerja rentan seperti penderes, buruh tani, dan pekerja serabutan. Hingga kini, sekitar 18 ribu pekerja telah mendapat perlindungan lewat skema tersebut.

Langkah Strategis: Pendekatan Layanan dan Anggaran

Untuk mempercepat target, Vinca merencanakan peluncuran program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan untuk mendekatkan layanan pendaftaran. Ia juga mendesak Pemkab Banyumas untuk meningkatkan dukungan anggaran, mengingat sebelumnya tercatat 1.984 pekerja telah didanai melalui APBD memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Sosialisasi kali ini pun menyasar tokoh desa dan kecamatan agar pesan perlindungan pekerja dapat diteruskan secara efektif ke lapisan masyarakat terbawah.