DKPP Verifikasi Lima Aduan Pelanggaran Etik Pasca-Putusan MK, Dua Kasus Siap Disidang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kini tengah memproses verifikasi terhadap lima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu pasca-terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan bahwa dari total aduan tersebut, dua kasus telah dinyatakan memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke bagian persidangan di Jakarta.

Status Penanganan Laporan Masyarakat

Wiarsa menjelaskan rincian status penanganan kelima aduan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh hukum Denny Indrayana. Selain dua aduan yang lolos verifikasi materiil, terdapat dua aduan lain yang masih dalam tahap verifikasi administrasi sebelum berlanjut ke pemeriksaan substansi. Sementara itu, satu aduan sisanya dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi sehingga prosesnya terhenti pada tahap awal. "Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat materiil dan siap untuk dilimpahkan ke bagian persidangan," ujar Wiarsa di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Komitmen Keterbukaan dan Kepastian Hukum

Meskipun tidak merinci apakah salah satu dari dua laporan yang siap disidang merupakan milik Denny Indrayana, Wiarsa menegaskan komitmen DKPP untuk menindaklanjuti seluruh laporan secara hati-hati sesuai Pedoman Beracara. Ia meminta publik bersabar menunggu hasil proses resmi guna menjamin keadilan bagi semua pihak. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan dapat diakses melalui situs web resmi DKPP sebagai bentuk transparansi. Kelima aduan ini tercatat diterima sepanjang periode 8 hingga 14 Oktober 2026, menyusul kontroversi atas Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.