BGN Resmi Keluarkan Kendaraan dari Komponen Biaya Operasional MBG, Kembali ke Ketentuan Awal 2024
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Tysa menekankan bahwa penghentian pengakuan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari pagu operasional harian ini merupakan koreksi struktural yang sudah lama direncanakan.
- "Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru.
- Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal peluncuran program MBG," ujar Tysa.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kendaraan distribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dikategorikan sebagai komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, di Jakarta pada Sabtu, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pembaruan mendadak, melainkan sebuah penyesuaian untuk mengembalikan aturan main ke fase awal peluncuran program.
Tysa menekankan bahwa penghentian pengakuan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari pagu operasional harian ini merupakan koreksi struktural yang sudah lama direncanakan. "Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal peluncuran program MBG," ujar Tysa. Dengan penegasan ini, BGN berupaya memastikan kesesuaian antara anggaran yang disalurkan dengan fungsi fundamental dari setiap satuan kerja di lapangan.
Restorasi Kedudukan Hukum sesuai Keputusan 2024-2025
Secara historis, status kendaraan distribusi telah dipisahkan secara tegas dalam dokumen regulasi awal. Ketentuan bahwa kendaraan bukan bagian dari biaya operasional harian tercantum secara eksplisit dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Keputusan Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua instrumen hukum tersebut, kendaraan distribusi ditempatkan pada pos yang berbeda dari biaya operasional rutin seperti bahan bakar atau gaji, melainkan dianggap sebagai aset modal yang harus dimiliki.
Transisi dari Biaya Sewa menjadi Perlengkapan Wajib
Modifikasi kebijakan ini muncul setelah adanya Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang sempat memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional. Namun, setelah dilakukan kajian mendalam oleh tim teknis BGN, diputuskan bahwa pengantaran makanan memerlukan perangkat yang harus tersedia sejak SPPG beroperasi. Tysa menjelaskan bahwa kendaraan kini diklasifikasikan sebagai "perlengkapan wajib".
- Kendaraan kini setara statusnya dengan gedung SPPG, peralatan memasak, dan peralatan makan.
- Tujuan utama adalah menjamin kesiapan logistik sejak hari pertama operasi SPPG.
- Biaya yang sebelumnya dialokasikan untuk sewa kini beralih fokus pada pemenuhan aset milik atau pinjaman yang harus tersedia di setiap unit pelayanan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
