UU 27/2026 Perkuat Kewenangan P2MI Awasi Pemagangan Luar Negeri

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 ini secara tegas memperkuat kewenangan kementerian dalam mengatur perizinan dan pengawasan program pemagangan di luar negeri, memastikan kehadiran negara bagi setiap pekerja.

Ketentuan Perizinan dan Transisi Kebijakan

Dalam Pasal 40 UU tersebut, penyelenggaraan pemagangan luar negeri wajib memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, Pasal 41 menekankan bahwa program ini harus menjunjung harkat bangsa, meningkatkan kompetensi kerja, serta menjamin kesejahteraan peserta termasuk kebebasan menjalankan ibadah. Berikut rincian ketentuan penting lainnya:

• Pasal 301 mengamanatkan transisi selama satu tahun sejak undang-undang diundangkan untuk tetap melaksanakan perizinan dan penyelenggaraan pemagangan.
• Fokus kebijakan bergeser dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah (low skill) menuju keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill).

Tiga Langkah Strategis dan Implikasi Jangka Panjang

Untuk menindaklanjuti regulasi baru, Kementerian P2MI menyiapkan tiga langkah strategis: memetakan tugas unit terkait, menginventarisasi penyelenggara serta program yang sedang berjalan, dan menyusun regulasi turunan bersama kementerian lain. Mukhtarudin menegaskan pentingnya aturan pelaksanaan yang jelas agar semangat pelindungan tidak terkendala implementasi teknis.

Ia menambahkan bahwa penguatan pelindungan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga negara tujuan penempatan. "Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari kesempatan kerja, tetapi juga terpenuhinya hak, keselamatan, dan masa depan pekerja," tutup Mukhtarudin, menekankan bahwa pekerja adalah manusia dengan martabat, bukan sekadar faktor produksi.