Pramono Anung Perintahkan Penertiban Total Kalijodo: Berhenti Pungli, Razia Miras, dan Pelebaran Jalan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas agar Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo dibersihkan dari praktik pungutan liar (pungli) hingga aktivitas pesta minuman keras. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai menghadiri rapat kerja tingkat camat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/11). Ia menegaskan bahwa meskipun revitalisasi kawasan sudah dilakukan, masih terdapat celah keamanan yang mengeksploitasi akses publik, seperti adanya denda tarif masuk yang tidak resmi bagi kendaraan bermotor.

Untuk menegakkan aturan tersebut, Pramono mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas. Sebelumnya, viralnya video terkait dugaan pungli di Kalijodo telah memicu respons cepat dari pemerintah kota. Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Budhi Novian, memegaskan bahwa dugaan pungutan sebesar Rp10 ribu per motor sudah tidak berlaku. Tim juga langsung melakukan razia pasca-video viral, di mana tidak ditemukan bukti botol minuman keras, namun pemeriksaan rutin tetap dilakukan ke usaha kecil di sekitar area untuk memastikan kepatuhan.

Percepatan Infrastruktur dan Penyelesaian Tumpangannya

Di luar penertiban Kalijodo, Pramono memanfaatkan rapat di Penjaringan untuk mempercepat penyelesaian berbagai infrastruktur strategis di Jakarta Utara. Ia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menuntaskan pembersihan tumpukan sampah liar di Hutan Kota Kepanduan sebelum akhir tahun 2026. "Jangan kemudian tumpukan itu di-carry over di tahun depan, udahlah enggak zamannya lagi," tegas Pramono, seraya meminta penguatan pengawasan melalui pemanfaatan posko bersama dan kamera pengawas (CCTV) untuk mencegah pembuangan ilegal kembali terjadi.

Dalam rapat tersebut, disetujui pula usulan pelebaran Jalan Teluk Gong Raya sepanjang sekitar satu kilometer untuk mengatasi kemacetan. Dinas Bina Marga diminta segera melakukan perhitungan teknis, sementara Dinas Perhubungan akan menangani pengaturan lalu lintas di lapangan. Selain itu, Pemprov DKI akan mengkaji peninggian permukaan Stadion Kamal Muara yang rawan banjir rob, termasuk opsi penggunaan rumput sintetis untuk ketahanan terhadap genangan.

Kesiapan Penanganan Lahan Ilegal dan Perluasan Layanan Kesehatan

Camat Penjaringan, Darmawan, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menindaklanjuti arahan gubernur tersebut. Fokus utamanya adalah penanganan tempat penampungan sampah (TPS) ilegal di kawasan Muara Baru, khususnya di dekat gedung pompa. Strategi yang diterapkan menggabungkan edukasi warga dan penindakan hukum, dengan koordinasi intensif bersama Polairud dan Polsek Sunda Kelapa guna memperketat pengamanan aset negara.

Sebagai penutup, Pramono juga menyoroti sektor kesehatan di Kecamatan Penjaringan. Pemerintah daerah tengah menginventarisasi calon lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), salah satunya di kawasan RTH Hutan Kota Kepanduan. Rencana ini masih memerlukan kajian ketat terkait kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan lahan, sambil tetap mengoptimalkan pelayanan di fasilitas yang sudah ada saat ini.