Moeldoko Usul Hapus Bebas Ganjil-Genap untuk Mobil Listrik, Ini Respons Hyundai

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merespons kritikal usulan Moeldoko, Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), terkait rencana penghapusan insentif nonfiskal berupa pembebasan aturan ganjil-genap (gage) untuk kendaraan listrik di Jakarta. Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) HMID, menegaskan bahwa keputusan final mengenai regulasi ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan produsen. Pernyataan ini disampaikan Frans saat berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/11). Ia menjelaskan bahwa saat ini fasilitas bebas gage baru diterapkan di Jakarta, padahal ekosistem konsumen mobil listrik mulai menyebar ke berbagai daerah lain di luar ibu kota.

Fransiscus menambahkan bahwa kebijakan ganjil-genap secara spesifik hanya berlaku di wilayah Jakarta. "Kalau waktu Jakarta dikasih fasilitas ganjil genap tapi selain Jakarta tidak dapat fasilitas yang sama, toh nggak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap masing-masing maker," ujar Frans. Menurutnya, sikap perusahaan terkait aturan ini bersifat bergantung pada kondisi kebijakan yang ada, mengingat disparitas insentif antara wilayah Jakarta dan daerah lain dapat mempengaruhi dinamika pasar secara nasional. Dinamika ini juga turut dipengaruhi oleh langkah kompetitor global seperti Xiaomi yang mempersiapkan ekspansi mobil listrik setir kanan ke pasar lokal.

Rencana Moeldoko: Insentif Nonfiskal Hanya untuk Fase Awal Pasar

Sebelumnya, Moeldoko mengemukakan gagasan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) bahwa insentif nonfiskal seperti bebas gage sebaiknya dihapus ketika pangsa pasar (market share) mobil listrik mencapai 30 persen. Ia menilai bahwa insentif tersebut krusial hanya pada tahap perkenalan awal untuk menggairahkan antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik (EV). Ketika pertumbuhan pasar sudah pesat dan terbentuk secara stabil, pemberian insentif khusus justru berpotensi menimbulkan sentimen negatif atau kecemburuan di kalangan pengguna kendaraan berbahan bakar konvensional.

"Menurut hitung-hitungan setelah 30 persen lah (market share mobil listrik). Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap," kata Moeldoko. Ia menekankan bahwa tujuan awal insentif adalah membangun gairah pasar. Setelah target jangkauan pasar tercapai, pemerintah dapat mulai melakukan penyamaan norma dan regulasi antara kendaraan listrik dan konvensional. "Tujuannya apa? Biar bergairah dulu nih EV di masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," imbuhnya. Penyesuaian regulasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menarik modal asing melalui forum strategis seperti Forum Investment Indonesia (IIF) 2026 di London.

Dampak Penyeragaman Regulasi terhadap Ekosistem Otomotif

Kebijakan Moeldoko ini mencerminkan transisi menuju kematangan pasar otomotif nasional, di mana kendaraan listrik tidak lagi dianggap sebagai komoditas khusus yang membutuhkan perlakuan istimewa, melainkan sebagai produk standar yang setara dengan kendaraan lainnya. Bagi industri otomotif, seperti yang diwakili oleh respons Hyundai, fokus pembahasan bergeser dari sekadar insentif akses jalan menjadi pembentukan regulasi yang adil di berbagai wilayah, bukan hanya Jakarta. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan penjualan mobil listrik tanpa menciptakan disparitas perlakuan yang memicu polemik di masyarakat, sekaligus mendukung visi besar hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah demi nilai tambah ekonomi jangka panjang.