KJRI Johor Bahru Pulangkan 156 PMI dari Tahanan Imigrasi Malaysia

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru bersama Depo Tahanan Imigresen (DTI) Machap Umboo, Melaka, memfasilitasi pemulangan paksa (deportasi) terhadap 156 Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Para pekerja migran ini sebelumnya menjalani hukuman atas pelanggaran hukum di Malaysia. Rombongan tersebut diberangkatkan melalui Terminal Feri Internasional Melaka menuju Dumai, Riau, menggunakan Kapal Feri Indomal Empire pada pukul 10.30 waktu setempat, Sabtu.

Rincian Komposisi dan Proses Pemulangan

Data resmi menunjukkan komposisi rombongan terdiri dari 65 laki-laki, 90 perempuan, dan satu bayi berusia tiga bulan. Mayoritas deportasi berasal dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, serta Aceh. Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru mendampingi langsung proses keberangkatan untuk memastikan kelancaran logistik dan administrasi. Kepala Satgas PPT sekaligus Pelaksana Fungsi Konsuler I, Debbi Oktarossa, menekankan bahwa kepulangan ini merupakan kesempatan bagi para WNI untuk menata kembali kehidupan bersama keluarga.

Sebagai catatan akumulatif, sejak Januari hingga awal November 2026, KJRI Johor Bahru telah berhasil memfasilitasi deportasi total sebanyak 5.358 WNI/PMI. Angka ini mencerminkan intensitas kasus pelanggaran keimigrasian yang ditangani oleh perwakilan RI di wilayah selatan Semenanjung Malaya.

Sinergi Antarlembaga dan Pesan Pencegahan

Debbi Oktarossa memberikan pesan tegas kepada calon pekerja migran agar selalu memverifikasi dokumen, kontrak kerja, dan identitas pemberi kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Ia menyatakan, “Kepulangan ini menjadi kesempatan untuk menata kembali rencana bersama keluarga.” Apresiasi tinggi diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sinergi lintas lembaga, termasuk Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), BP3MI, Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, P4MI, dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.

Kerja sama strategis ini dinilai krusial dalam menjamin hak-hak dasar WNI selama proses repatriasi. Debbi menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi tersebut adalah wujud komitmen pelindungan WNI/PMI yang berkesinambungan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga setiap tahapan mulai dari penjemputan di tahanan imigrasi hingga penyambutan di daerah asal dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi maupun keamanan.