Kemenkes Ancam Sanksi Berat RSUD di Jawa Timur yang Belum Integrasi Rekam Medis ke SATUSEHAT

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan akan menjatuhkan sanksi administratif berat bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Timur yang lalai mengintegrasikan Rekam Medis Elektronik (RME) ke platform SATUSEHAT. Ancaman tersebut mencakup penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin berusaha, sebuah langkah tegas mengingat mayoritas layanan RS daerah di Jawa Timur masih tertahan di strata dasar dan madya. Pemetaan Kemenkes per 21 September 2026 mencatat bahwa dari puluhan fasilitas terdata, baru 21 layanan yang berhasil mencapai strata paripurna, sehingga menimbulkan urgensi digitalisasi sektor kesehatan di wilayah tersebut.

Kewajiban integrasi ini terikat pada aturan ketat Permenkes Nomor 6 Tahun 2026. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menjelaskan bahwa mulai Juni 2027, seluruh pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib berbasis RME terintegrasi SATUSEHAT. Sebelumnya, tahap transisi klaim telah dijalankan sejak bulan pelayanan Agustus 2026. Fasilitas yang gagal mengirimkan data secara lengkap dan tepat waktu dipastikan akan berhadapan dengan sanksi tegas dari pemerintah pusat.

Kepatuhan Regulasi dan Perombakan Skema Klaim JKN

Selain integrasi data, pemerintah juga merombak skema JKN melalui penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan pergeseran tarif dari INA-CBG menjadi iDRG. Kebijakan ini bertujuan mengelompokkan 57 ribu kasus penyakit yang sebelumnya belum memiliki standar tarif, sekaligus menekan risiko kecurangan klaim. Azhar Jaya menegaskan setiap fasilitas wajib memvalidasi data pasien menggunakan NIK Dukcapil dan menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data.

Dalam konteks kesiapan daerah, per 1 November 2026, tercatat 66,5 persen RS di Jawa Timur telah memenuhi 12 kriteria kesiapan KRIS. Sementara itu, 2,8 persen sisanya dinyatakan belum memenuhi syarat. Data ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan tata kelola data sebelum batas waktu sanksi berlaku.

Peran Teknologi dan Dukungan Industri Digital

Isu kesiapan digital ini turut dibicarakan dalam Digital Sovereignty Forum 2026 RSUD NEXTGEN di Surabaya. Rachmad Dwi Hartanto, EVP Telkom Indonesia, menekankan pentingnya keamanan dan keandalan sistem jaringan agar integrasi data tidak memicu gangguan layanan. Ia berkomitmen mendukung RSUD melalui infrastruktur pusat data dan keamanan informasi yang andal. Di sisi lain, teknologi kecerdasan buatan seperti VALID AI dan HELIX dari ESTRADA diperkenalkan untuk membantu audit dokumen klaim dan memantau risiko keuangan rumah sakit.

Luluk Nurhayati, Direktur Utama ESTRADA, mengingatkan agar teknologi tidak dijadikan formalitas semata. "Teknologi adalah tools bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang aman dan bermutu," kata Luluk. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi harus beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan fisik kepada pasien untuk menjamin keberlangsungan sistem kesehatan nasional.