Jelang Hari Pahlawan, Mahasiswa Jabodetabek Tekankan Peran Polri sebagai Mitra Demokrasi

Jakarta (ANTARA) — Suasana menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November diwarnai oleh konsolidasi solidaritas dari kalangan intelektual muda. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) secara tegas menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Penolakan ini bukan sekadar penolakan terhadap kekacauan, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (KM UKI) di bawah kepemimpinan Ketua Jeremi Sianturi memandang keamanan sebagai fondasi untuk memperjuangkan kebenaran. "Hukum harus menjadi panglima tertinggi tanpa memandang status, jabatan, maupun latar belakang seseorang," tegas Sianturi di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa keberanian sejati adalah berdiri di sisi hukum di tengah tantangan.

Komitmen tersebut dibarengi dengan apresiasi mahasiswa terhadap kinerja institusi penegak hukum. Mahasiswa menilai kehadiran Polri dapat dirasakan secara nyata melalui layanan publik yang responsif. Hal ini tidak lagi dipandang sebagai hubungan hierarkis aparat dan masyarakat, melainkan kemitraan strategis. Melalui

• Pelayanan kemanusiaan seperti membantu korban banjir dan bencana alam,
• Pengawalan arus mudik-balik untuk kelancaran transportasi,
• Buka ruang dialog terbuka dengan elemen mahasiswa,

masyarakat merasa kehadiran negara tetap terjaga di lini depan. Keberhasilan menjaga ketertiban ini menjadi landasan utama bagi mahasiswa untuk menolak narasi-narasi memecah belah.

Kemitraan Strategis dan Penolakan terhadap Provokasi

Dalam dinamika politik dan sosial terkini, mahasiswa Jabodetabek menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dari aparat kepolisian. Peran Bhabinkamtibmas yang dinilai berhasil menjadi penghubung sekaligus sahabat masyarakat menjadi poin penting dalam evaluasi kinerja Polri. "Mahasiswa bukanlah lawan Polri, melainkan mitra perjuangan dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan demokrasi," ujar Sianturi, menolak dikotomi antara demonstran dan aparat. Di sisi lain, para mahasiswa mengecam keras segala bentuk provokasi dan tindakan perusakan fasilitas umum yang dianggap merusak demokrasi serta memecah belah persatuan bangsa. Mereka menilai tindakan anarkis tersebut tidak sejalan dengan semangat revolusi dan kebangsaan.

Sebagai bentuk koreksi dan penguatan peran, para mahasiswa mengajak seluruh elemen se-Jabodetabek untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Polri. Sikap konstruktif ini juga mencakup penolakan terhadap intervensi asing maupun kepentingan politik praktis yang dianggap berupaya melemahkan institusi Polri dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penolakan ini menandai matangnya kesadaran politik mahasiswa yang memilih jalur dialog dan supremasi hukum sebagai instrumen utama perjuangan.

Harapan Pembebasan Massa Aksi di Momentum Pahlawan

Menutup pernyataannya, momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November diharapkan menjadi saatnya institusi negara menunjukkan kebijaksanaan dan pertimbangan kemanusiaan yang mendalam. Salah satu tuntutan konkret yang disuarakan adalah upaya membebaskan rekan-rekan massa aksi yang masih ditahan di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Melalui pelepasan tahanan ini, mahasiswa berharap proses demokrasi dapat berjalan lebih sehat, mengedepankan rekonsiliasi, dan menegaskan bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting daripada ketegangan sejenak. Sikap ini menandai pergeseran narasi dari konfrontasi ke arah penguatan sinergi antara rakyat dan penegak hukum demi terwujudnya keamanan nasional yang abadi.