Bantah Tuduhan, Kuasa Hukum Ruben Onsu Angkat Isu Hak Konstitusional di Tengah Aksi Demo

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran norma siaran yang dilakukan oleh kliennya maupun stasiun Trans TV. Pernyataan tegas ini dilontarkan menyusul aksi demonstrasi yang digelar di depan stasiun televisi tersebut pada Jumat, 6 November 2026. Minola mempertanyakan dasar hukum dari aksi pemboikotan tersebut, mengingat hingga kini belum ada sanksi resmi dari pengawas industri penyiaran.

Menurut Minola, industri penyiaran di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang jelas melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan komite internal stasiun. Jika terdapat pelanggaran etika, sanksi tegas biasanya langsung diterapkan. "Kenyataannya kan tidak ada teguran sama sekali," ujar Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia menilai materi tuduhan yang disuarakan pendemo minim bukti dan belum didukung oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Landasan Hukum dan Hak Warga Negara

Minola mengkritisi narasi publik yang berasumsi bahwa Ruben Onsu memiliki orientasi seksual menyimpang. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. "Seseorang tidak boleh diboikot atau dilarang bekerja atas dasar tuduhan orientasi seksual... sepanjang ia tidak melakukan tindak pidana atau mempertontonkan hal tak pantas di layar kaca," tegasnya. Tuduhan tersebut dinilai hanya sebatas asumsi akibat peredaran rekaman video call tanpa bukti hukum yang kuat.

Ia menegaskan bahwa aksi di luar jalur hukum justru berpotensi menciptakan masalah baru bagi semua pihak. Pendemo diminta untuk mengedepankan solusi melalui mekanisme hukum yang sah, bukan memojokkan individu secara massal. "Tanggapan saya: tidak perlulah menggunakan cara-cara di luar koridor hukum... hanya untuk memojokkan seseorang," tambah Minola, mengimbau agar perselisihan ini diselesaikan secara proporsional.

Potensi Tindakan Hukum Tegas

Menduga adanya motif provokasi dan penunggaan dalam aksi pemboikotan tersebut, Minola mengingatkan bahwa Ruben Onsu dan Trans TV memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sikap tegas. Pihak kuasa hukum mengungkapkan bahwa mereka telah mengantongi identitas para pelaku yang dianggap meresahkan.

"Ruben pun sewaktu-waktu bisa mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang identitasnya sudah ia kantongi," pungkasnya. Minola menekankan bahwa cara-cara intimidasi di luar koridor hukum tidak hanya tidak produktif, tetapi juga membuka potensi liability hukum baru bagi para demonstran. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dalam kontek peradilan dan kebebasan berserikat di Indonesia.