Bahlil Lahadalia Bantah Libat Sadap Prabowo, Ancam Somasi Penyebar Rumor
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dalam pidatonya di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada Sabtu (7/11), Bahlil mengklaim dirinya justru menjadi korban penyadapan oleh para jenderal tersebut.
- "Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," tegasnya, sambil menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
- Klaim tersebut muncul di tengah penetapan empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, secara tegas membantah keterlibatannya dalam pertemuan yang diduga melibatkan petinggi partai politik dan empat jenderal polisi terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada Sabtu (7/11), Bahlil mengklaim dirinya justru menjadi korban penyadapan oleh para jenderal tersebut. "Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," tegasnya, sambil menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
Klaim tersebut muncul di tengah penetapan empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Langkah hukum ini menandai eskalasi serius dalam penanganan dugaan pelanggaran hak privasi kepala negara. Bahlil menekankan pentingnya proses penyelidikan yang terang benderang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Penolakan Tegas dan Ancaman Tindakan Hukum
Bahlil mengungkapkan bahwa awalnya ia mengabaikan rumor yang beredar mengenai kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Namun, setelah tiba di Ambon, ia memutuskan untuk merespons secara tegas setelah melihat informasi tersebut mengarah langsung padanya. Ia menuding adanya pihak-pihak yang sengaja mengarang cerita untuk mencemarkan namanya, termasuk seorang senior yang kerap tampil di program podcast dan menggunakan kacamata sebagai ciri khasnya.
Untuk menindaklanjuti tudingan tersebut, Bahlil memberikan batas waktu klarifikasi selama 3x24 jam kepada pihak-pihak yang menyebut namanya. Jika tenggat waktu tersebut terlewatkan tanpa adanya klarifikasi yang memadai, ia mengancam akan melakukan somasi hingga menempuh proses pidana. Sikap keras ini menunjukkan keseriusan Bahlil dalam melindungi reputasinya dan menuntut akuntabilitas dari penyebar informasi yang menurutnya tidak benar.
Empat Jenderal Polisi Resmi Jadi Tersangka
Kasus penyadapan ini telah memasuki tahap penyidikan yang signifikan dengan penetapan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menjadi preseden penting dalam perlindungan hak privasi pejabat negara di Indonesia.
- Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP)
- Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN)
- Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
- Mantan Kadiv TIK, Irjen Slamet Uliandi (SU)
Penetapan nama-nama besar di tubuh Polri ini menyoroti kompleksitas jaringan yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal. Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari Bareskrim Polri, termasuk apakah akan ada tersangka tambahan atau tidak, serta bagaimana proses hukum akan berjalan untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran serius terhadap integritas negara ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kronologi Dibeberkan ESDM: Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu Clowat Satu Pekerja Ketiga

Gempa M5,8 Guncang Zona Seismik Vrancea Rumania, Getaran Terasa hingga Moldova

Koreksi Nilai: Harga Emas Antam Turun Rp3.000 Jadi Rp2,511 Juta per Gram di Kamis Pagi
