KemenPPPA Tekankan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Benteng Pencegahan KDRT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan kunci strategis untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi, perempuan diharapkan memiliki posisi tawar yang kuat serta kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri secara mandiri.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Ia mengingatkan bahwa kemandirian finansial tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang tegas serta dukungan sosial yang solid dari masyarakat.

Dampak Ketergantungan Finansial terhadap Rentan KDRT

Amurwani menjelaskan bahwa banyak kasus KDRT berakar dari ketergantungan ekonomi, yang membuat korban merasa terpaksa mempertahankan hubungan yang membahayakan karena tidak memiliki pilihan lain. Tanggung jawab pengasuhan anak dan tekanan sosial seringkali memperjebak perempuan dalam lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan.

Berdasarkan pandangan KemenPPPA, ada beberapa faktor kunci yang perlu menjadi perhatian:

• Pengurangan ketergantungan finansial untuk memperkuat posisi tawar perempuan di dalam keluarga.
• Kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang seringkali tidak dimiliki oleh semua perempuan.
• Dukungan struktural berupa perlindungan hukum dan jaringan sosial yang kuat.

Implikasi Hukum dan Peringatan Kasus Berat

Amurwani menggarisbawahi urgensi perlindungan menyeluruh karena kasus KDRT kini tak jarang berujung pada korban jiwa atau femisida. Ia merujuk pada peristiwa berat yang baru terungkap, yakni pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur, sebagai alarm betapa seriusnya dampak kekerasan di ruang domestik.

Langkah pemberdayaan ekonomi yang diakselerasikan KemenPPPA ini diharapkan dapat memutus mata rantai KDRT dari akarnya, yakni kesenjangan kekuasaan dan finansial. Dengan memperkuat literasi ekonomi, perempuan tidak lagi terjebak dalam ketergantungan yang membiarkan pelakukerasan dengan impunitas, sejalan dengan komitmen negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya.