Kemenko Kumham Imipas Tetapkan Kota Bogor sebagai Lokus Percontohan Nasional Reformasi Hukum

Kota Bogor resmi ditetapkan sebagai lokus percontohan nasional dalam pelaksanaan reformasi hukum oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, memuji capaian Kota Bogor yang meraih nilai 99,2 dengan kategori A, sebuah indikator keberhasilan pembenahan regulasi yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Jawa Barat.

Penetapan ini menegaskan posisi Kota Bogor bukan sekadar sebagai pemenuh Standar Operasional Prosedur (SOP) hukum, melainkan sebagai penggerak terobosan strategis. Andika menekankan bahwa keberhasilan ini harus menjadi praktik baik yang direplikasi oleh seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. "Dan tentu itu menjadi praktik baik yang perlu diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Indonesia," ujar Andika saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bogor. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat melihat ada gap signifikan antara tata kelola hukum di level daerah lainnya dengan model yang diterapkan di Bogor.

Inovasi Bale Badami dan Pos Bantuan Hukum sebagai Terobosan Nonlitigasi

Kepemimpinan dedikasi Kota Bogor dalam sektor hukum ditopang oleh dua instrumen utama: keberadaan Bale Badami dan pengembangan pos bantuan hukum. Bale Badami berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan nonlitigasi, atau di luar pengadilan, sehingga mampu memfilter persoalan sosial sebelum masuk ke ranah yudisial formal. Selain itu, Pemkot Bogor mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat, lembaga, dan instansi terkait dalam jaringan pos bantuan hukum untuk mempercepat respons terhadap keluhan hukum warga. Kedua inovasi ini dirancang untuk mengurangi beban sistem peradilan nasional dan meningkatkan aksesibilitas keadilan di tingkat akar rumput.

Andika menegaskan komitmen Kemenko Kumham Imipas untuk mempromosikan model ini secara masif. "Pada kesempatan mendatang, ketika kami datang ke provinsi, kabupaten, atau kota lain, kami akan sampaikan informasi ini. Kalau mau belajar jadi kota terbaik, harus datang ke Bogor," tegasnya. Secara teknis, praktik ini akan dijadikan bahan pembelajaran untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Hukum secara nasional. Fokus pada efisiensi penyelesaian konflik nonlitigasi ini diharapkan dapat menekan angka perkara pidana ringan yang bermuara pada lembaga pemasyarakatan.

Respons Wali Kota Dedie A. Rachim dan Harapan Penyebaran Praktik Baik

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut penunjukan ini sebagai validasi atas penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pengesahan peraturan daerah (Perda) mengenai Bale Badami. "Bogor juga sudah punya Perda tentang Bale Badami yang mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain," kata Dedie. Ia menekankan filosofi dasar bahwa tidak seluruh persoalan hukum dan konflik sosial harus diselesaikan melalui proses pengadilan atau berujung pada penjara. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mengambil peran preventif dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Dedie berharap, sistem yang telah teruji di Bogor ini dapat menjadi referensi utama bagi daerah lain dalam membangun arsitektur pelayanan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.