Kemenag Usulkan Pembangunan Fasilitas Khusus Ma’had Aly pada 2027, Anggaran Per Lokasi Ditaksir Rp1 Miliar

Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengusulkan pembangunan fasilitas khusus bagi lima hingga sepuluh Ma’had Aly sebagai bagian dari penguatan pendidikan tinggi pesantren pada tahun 2027. Basnang Said, Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, menegaskan inisiatif ini diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan akademik di pesantren memiliki sarana yang representatif dan setara dengan perguruan tinggi modern.

Basnang mengibaratkan Ma’had Aly dengan institusi pendidikan tinggi lainnya seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), maupun Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang setara dalam hal fasilitas akademik. Saat ini, sebagian Ma’had Aly masih menggunakan ruang pembelajaran secara bergantian dengan satuan pendidikan lain di lingkungan pesantren, yang menurutnya perlu segera menjadi perhatian agar kegiatan akademik dapat berjalan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan berkelanjutan.

Rancangan Bangunan dan Estimasi Anggaran

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenag mengusulkan penyusunan model bangunan Ma’had Aly sebagai acuan pengembangan fasilitas. Model ini akan mencakup kebutuhan ruang pimpinan, ruang dosen, ruang perkuliahan, serta fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penentuan lokasi pembangunan akan mempertimbangkan beberapa kriteria kunci:

• Kesiapan lahan dan tingkat kebutuhan lokal;
• Jumlah mahasantri yang terdaftar;
• Kemampuan anggaran yang tersedia.

Dalam tahap awal, pembangunan diperkirakan menyasar lima hingga sepuluh Ma’had Aly pada 2027. Terkait pendanaan, muncul perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap lokasi, meskipun angka ini masih memerlukan kajian lebih lanjut dan penyesuaian dengan kondisi anggaran negara. Basnang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan karakter pesantren, melainkan tetap memperhatikan kekhasan dan tradisi masing-masing institusi sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Pesantren.

Integrasi Data Akademik dan Akses Beasiswa

Selain pembangunan fisik, Basnang menyoroti pentingnya penguatan tata kelola akademik melalui integrasi data Ma’had Aly dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Langkah ini krusial untuk memperkuat rekognisi atau pengakuan terhadap lulusan Ma’had Aly, khususnya dalam mengakses kesempatan kerja dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mendorong koordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan agar persoalan verifikasi data akademik tidak lagi menjadi hambatan bagi mahasantri.

Secara paralel, Kemenag juga tengah memetakan kebutuhan bantuan pendidikan bagi mahasantri. Langkah ini mencakup penjajakan peluang akses terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kombinasi pengembangan infrastruktur fisik dan pembenahan data akademik, Kemenag berharap kualitas lulusan Ma’had Aly dapat meningkat secara signifikan dan berdaya saing di kancah nasional maupun global.