Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah: Kedua Pihak Bersiap Tambah Bukti

Proses hukum perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus berlanjut. Dalam agenda sidang pembuktian yang digelar secara e-court pada Rabu (4/11), kedua pihak menyatakan kesiapannya untuk menambah berkas bukti demi memperkuat posisi hukum masing-masing di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, serta kuasa hukum Ruben Onsu, Raka Kariti Suprapto, mengonfirmasi bahwa masih ada sejumlah dokumen pendukung yang disiapkan. Kendati demikian, penyerahan bukti tambahan tersebut masih menanti izin dan arahan resmi dari majelis hakim yang saat ini sedang memfokuskan pemeriksaan pada berkas bukti tertulis yang telah diunggah sebelumnya.

Rincian Ratusan Bukti Tertulis dan Berkas Elektronik

Sebelumnya, gelombang penyerahan bukti oleh kedua belah pihak telah berlangsung secara bertahap sejak pertengahan Oktober. Ruben Onsu selaku penggugat mengawali penyerahan 13 surat bukti pada 14 Oktober, lalu menyusulkan 48 bukti tambahan termasuk rekaman video pada 21 Oktober. Sementara itu, kubu Sarwendah menyerahkan berkas pembuktian yang cukup masif pada 28 Oktober demi mempertahankan hak asuh atas kedua buah hatinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh pengacara Sarwendah, Abraham Simon, total 102 bukti yang diserahkan pihaknya mencakup berbagai bentuk dokumen resmi dan media visual, antara lain:

• 70 dokumen surat tertulis;
• 9 berkas rekaman video; serta
• 23 foto dokumentasi kebersamaan Sarwendah bersama anak-anaknya.

Akar Kebuntuan Mediasi dan Agenda Sidang Selanjutnya

Sengketa hak asuh ini resmi bergulir ke tahap pokok perkara sejak 2 September 2026 setelah proses mediasi sebelumnya menemui jalan buntu. Kegagalan mencapai titik temu tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai skema pengasuhan serta hak akses pertemuan dengan anak-anak, yang berakar dari sorotan masing-masing pihak terkait isu finansial hingga masalah kesehatan. Sebagaimana sering menjadi sorotan dalam kasus serupa di ranah hukum sipil, proses ini juga terpengaruh oleh dinamika publik, contohnya seperti skandal penyadapan presiden yang sebelumnya menguji batasan hukum dan privasi, atau kasus kasus gratifikasi KPK yang menekankan pentingnya integritas dalam proses peradilan.

Setelah seluruh pemeriksaan bukti tertulis dan dokumen elektronik diselesaikan oleh majelis hakim, persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua belah pihak dijadwalkan akan menghadirkan saksi-saksi terkait untuk memberikan keterangan di persidangan sebelum perkara memasuki tahap kesimpulan.