Yusril Ihza Mahendra Bakal Terima Doctor Honoris Causa dari UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), resmi dijadwalkan menerima gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Hukum Islam (Fiqh) dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penganugerahan prestisius ini menjadi penanda pengakuan akademik atas kontribusi pemikiran Yusril dalam pengembangan ilmu hukum, yang akan diserahkan secara formal pada Kamis (5/11/2026) di Gedung Auditorium Prof. H. Ali Hasjmy, kampus UIN Ar-Raniry.

Kehadiran Yusril di Banda Aceh disambut hangat oleh berbagai elemen pemerintahan dan akademis setempat sejak Rabu (4/11/2026). Perayaan penyambutan ini turut menegaskan bobot keilmuan dan reputasi Yusril di panggung nasional, terutama dalam ranah hukum dan konstitusi.

Pengakuan Akademik dan Signifikansi Kontribusi Hukum

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., menjelaskan bahwa penganugerahan gelar kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan institusional atas rekam jejak dan pemikiran Yusril. Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi momentum strategis bagi universitas untuk memperkuat tradisi akademik dan pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam.

• Isu Kajian Utama: Dialog keilmuan mengenai hubungan antara prinsip-prinsip syariah Islam dan sistem hukum nasional.
• Tujuan Institusional: Memperkuat tradisi akademik serta mendorong pengembangan keilmuan yang relevan dengan konteks hukum Indonesia.

"Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan akademik atas kontribusi dan pemikiran Prof. Yusril dalam bidang hukum," ujar Mujiburrahman. Ia berharap momen ini dapat semakin memperkaya wacana akademik di Indonesia.

Transformasi Syari’ah ke Dalam Hukum Nasional

Puncak acara penganugerahan akan diwarnai dengan pidato akademik yang disampaikan langsung oleh Yusril. Tema yang diangkat, yaitu "Transformasi Syari’ah ke dalam Hukum Nasional", dinilai sangat relevan dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Tema ini membuka ruang diskursus baru mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat terintegrasi secara konstruktif dalam pembentukan dan pengembangan kerangka hukum nasional.

Kedatangan dan pengakuan ini juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh regional, di mana Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Ketua DPRA Zulfadhli turut menyambut langsung Yusril, didampingi oleh unsur Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghormati pencapaian akademik ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengembangkan literasi hukum di kawasan barat Indonesia.