Pramono Lantik 3.418 PNS DKI, Imbau ASN Bijak Bermedsos dan Jaga Profesionalisme

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi melantik 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara yang digelar di Balai Kota pada Rabu sore ini tidak hanya menandai transisi status kepegawaian ribuan tenaga adminer baru, tetapi juga menjadi momen bagi Pramono untuk memberikan arahan strategis terkait etika digital dan profesionalisme aparatur negara di era media sosial yang masif.

Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono kepada para ASN yang baru saja diambil sumpahnya. Ia menekankan bahwa sebelum dilantik, para calon PNS ini telah menjalani proses pendewasaan kompetensi melalui pelatihan intensif selama dua tahun. "Jadi bagi ASN, selama dua tahun mereka kan sebenarnya sambil bekerja dan juga mengikuti pelatihan yang ada. Begitu mereka menjadi ASN, mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya, termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," ujar Pramono, menegaskan bahwa media sosial adalah ruang publik yang menuntut presisi, bukan tempat untuk spekulasi pribadi.

Menyeimbangkan Hak Demokrasi dan Kewajiban Profesional

Pramono menegaskan bahwa larangan untuk mengunggah konten di luar tugas utama tidak mengurangi hak demokrasi yang melekat pada para ASN. Sebaliknya, ia berharap seluruh pegawai dapat memilah mana yang merupakan hak ekspresi pribadi dan mana yang merupakan kewajiban profesional sebagai abdi negara. ASN didorong untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta mematuhi kode etik yang berlaku. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi kunci utama agar setiap unggahan atau pernyataan yang diutarakan tidak mencederai integritas institusi Pemprov DKI Jakarta.

Progresi Formasi Disabilitas dan Harapan Kapasitas SDM

Dari total 3.418 pegawai yang dilantik, terdapat 15 orang penyandang disabilitas. Meskipun angka ini merupakan langkah awal yang positif, Pramono menyoroti kebutuhan peningkatan alokasi formasi untuk penyandang disabilitas di masa mendatang. "Mudah-mudahan saya sungguh berharap ke depan disabilitas untuk ruang yang dialokasikan ada 88 formasi, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa terpenuhi," jelas Pramono. Target ambisius ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI untuk menciptakan birokrasi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kombinasi imbauan bijak bermedsos dan komitmen keberagaman SDM, Pemprov DKI berharap dapat memperkuat layanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari kebisingan informasi di ruang digital.