Menperin Usulkan Mobil Hybrid, PHEV, dan REEV Bebas Ganjil Genap hingga Parkir Khusus
Pakar modifikasi kendaraan dan tren pasar motor di Asia Tenggara.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan agar kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV) mendapatkan insentif nonfiskal dari pemerintah. Usulan yang disampaikan pada Kamis (22/10) tersebut mencakup pembebasan dari aturan ganjil genap serta penyediaan area parkir khusus.
Menurut keterangan Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) saat ini telah menikmati berbagai kemudahan, termasuk di bidang administrasi dan pengecualian dari kebijakan ganjil genap. Sebaliknya, skema insentif khusus untuk mobil hybrid, PHEV, maupun REEV belum dirumuskan secara terpisah oleh pemerintah.
Selain fasilitas nonfiskal, Kementerian Perindustrian juga akan mengkaji kemungkinan pemberian keringanan pajak. Namun, Sarmuji menyatakan bahwa besaran fasilitas fiskal untuk ketiga jenis kendaraan tersebut tidak harus disamakan dengan insentif yang selama ini diterima oleh BEV. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan dorongan agar industri otomotif tetap tumbuh.
Dari sisi dampak praktis, Sarmuji menilai perluasan penggunaan kendaraan elektrifikasi jenis ini berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi, sekaligus menurunkan emisi. Kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih mengandalkan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) yang dipadukan dengan sistem elektrifikasi.
Kondisi tersebut dinilai menguntungkan bagi rantai pasok otomotif di dalam negeri. Industri komponen nasional disebut dapat beradaptasi secara bertahap tanpa harus merombak seluruh lini produksi yang sudah berjalan untuk beralih sepenuhnya ke teknologi baterai.
Untuk merealisasikan usulan ini, Kementerian Perindustrian berencana mengomunikasikannya dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Koordinasi lintas instansi diperlukan karena penerapan kebijakan seperti pembebasan ganjil genap dan penyediaan parkir khusus berada di luar kewenangan tunggal kementerian. Sarmuji menargetkan pembahasan penambahan insentif tersebut dapat dipercepat penyelesaiannya pada tahun ini.
