Kemenperin Usulkan Mobil Hybrid dan PHEV Dapat Insentif Pajak hingga Bebas Ganjil Genap Tahun Ini
Pakar modifikasi kendaraan dan tren pasar motor di Asia Tenggara.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mematangkan perluasan insentif kendaraan ramah lingkungan agar mencakup mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Selama ini, dukungan pemerintah untuk kendaraan elektrifikasi lebih banyak difokuskan pada mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV).
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa keringanan pajak. Menurut keterangannya seusai pertemuan dengan pengurus Gaikindo di Jakarta pada Rabu (21/10), ada sejumlah insentif nonfiskal yang diusulkan agar langsung dirasakan konsumen. Fasilitas tersebut meliputi kemudahan administrasi, pengecualian dari aturan ganjil genap di perkotaan, penyediaan area parkir khusus, hingga akses pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkan charger.
Pelibatan teknologi hybrid, PHEV, dan REEV dinilai penting untuk mempercepat penurunan emisi gas buang sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Dari sisi kesiapan industri, Sarmuji menyatakan peralihan ke jenis kendaraan ini lebih mudah diserap oleh rantai pasok lokal. Kendaraan tersebut tetap menggunakan mesin pembakaran internal (ICE) berdampingan dengan baterai, sehingga pabrikan komponen tidak perlu merombak total lini produksi yang sudah berjalan.
Kemenperin menargetkan pembahasan dan pengusulan tambahan insentif ini dapat dipercepat agar terealisasi pada tahun ini. Sarmuji menyebut kenaikan harga BBM saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat industri otomotif nasional yang berbasis baterai dalam berbagai varian teknologi.
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyambut rencana tersebut. Menurutnya, arahan Kemenperin diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor sekaligus menjaga stabilitas ekosistem otomotif di tengah masa transisi energi.
