Realisasi APBD DKI Triwulan III Capai Rp44,98 Triliun, Pramono Tekankan Kualitas Layanan Publik

Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta hingga 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau setara 62,95 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp71,45 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan data tersebut dalam konferensi pers bertajuk Jakarta Budget Talks di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10), sembari menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh sekadar diukur dari besaran angka serapan.

"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," kata Pramono. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sendiri dipatok sebesar Rp81,33 triliun. Dari sisi belanja, realisasi tercatat mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan daerah menembus Rp6,46 triliun (65,43 persen dari target Rp9,88 triliun) dan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun (28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun).

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan capaian Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target, tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah menyumbang porsi terbesar yakni Rp34,58 triliun, naik 1,59 persen secara tahunan. Untuk mencegah penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun seperti kebiasaan birokrasi pada masa lalu, Pramono secara khusus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mempercepat penyelesaian program tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas belanja.

Alokasi belanja untuk sektor-sektor krusial terus berjalan. Realisasi program pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari pagu Rp9,27 triliun, sementara sektor kesehatan menyerap Rp4,28 triliun dari alokasi Rp7,93 triliun. Di bidang perlindungan sosial, anggaran yang tersalurkan sebesar Rp829,06 miliar (70,42 persen) mencakup bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Sektor transportasi publik terintegrasi mencatat realisasi Rp2,16 triliun yang menopang subsidi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Jumlah penumpang ketiga moda tersebut hingga September 2026 mencapai 368,4 juta perjalanan, melonjak 10,8 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cakupan layanan angkutan umum menyentuh angka 93 persen. Pemprov juga berencana memperluas penerima manfaat transportasi gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027.

Dari indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,52 persen secara tahunan, ditopang oleh sektor konstruksi dan Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di level optimistis 150 pada Agustus 2026. Pengendalian inflasi per September 2026 berhasil ditekan di angka 2,71 persen, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,28 persen. Dampak perputaran ekonomi juga terlihat dari penyelenggaraan acara berskala besar seperti Jakarta Fair 2026 yang membukukan transaksi Rp8,2 triliun dari 6,1 juta pengunjung, serta Festival Jakarta Great Sale dengan transaksi Rp26,8 triliun yang melibatkan 104 pusat perbelanjaan. Di sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026—untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen—dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun ke level 5,79 persen pada Mei 2026.

Analisis Redaksi

Pencapaian realisasi pendapatan sebesar 62,95 persen di penghujung triwulan ketiga merupakan sinyal yang cukup sehat bagi tata kelola fiskal Jakarta, terutama jika dibandingkan dengan pola historis penyerapan anggaran yang kerap tertatih di paruh pertama tahun. Namun, disparitas antara realisasi pendapatan dan belanja yang terpaut sekitar 8,5 poin persentase patut dicermati. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun dana lebih agresif dibandingkan kecepatan eksekusi program di lapangan. Instruksi Gubernur Pramono agar perangkat daerah tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun adalah langkah preventif yang tepat, mengingat belanja yang terburu-buru di kuartal keempat secara empiris rentan terhadap penurunan kualitas output dan potensi inefisiensi.

Penurunan angka kemiskinan hingga menembus batas psikologis di bawah empat persen dan terkendalinya inflasi di level 2,71 persen menunjukkan bahwa kebijakan intervensi pasar serta perluasan jaring pengaman sosial seperti KLJ, KPDJ, dan KAJ mulai membuahkan hasil struktural, bukan sekadar efek statistik sesaat. Lonjakan jumlah penumpang transportasi publik sebesar 10,8 persen juga membuktikan bahwa investasi infrastruktur massal yang masif selama beberapa tahun terakhir mulai mengubah perilaku mobilitas warga. Rencana perluasan fasilitas transportasi gratis menjadi 21 golongan pada 2027 adalah langkah progresif, meskipun akan menambah beban subsidi yang harus diperhitungkan secara cermat dalam postur APBD DKI Jakarta mendatang agar ruang fiskal tetap terjaga.

Secara keseluruhan, paparan kinerja ini memperlihatkan upaya transisi dari orientasi administratif menuju pendekatan berbasis dampak. Transparansi melalui forum publik seperti Jakarta Budget Talks memang diperlukan untuk membangun kepercayaan, tetapi ujian sesungguhnya terletak pada konsistensi pengawasan internal dan independensi evaluasi pasca-anggaran. Angka-angka makroekonomi yang membaik harus terus dibarengi dengan audit kualitas atas setiap rupiah yang dibelanjakan, agar klaim peningkatan layanan publik tidak berhenti sebagai narasi di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta dalam kehidupan sehari-hari.