Namu Balai Kota Buka Layanan Paspor dan Perpanjang SIM, Rano Karno: Semua Instansi Terlibat

Warga Jakarta kini bisa mengurus paspor hingga memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) langsung di kompleks Balai Kota melalui program Namu Balai Kota yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu (17/10). Program ini membuka akses layanan publik sekaligus menghadirkan tur gedung dan berbagai kegiatan masyarakat di pusat pemerintahan ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa layanan ini merupakan upaya konkret mendekatkan fasilitas pemerintah kepada warga. Ia mencontohkan fleksibilitas sistem imigrasi yang kini terintegrasi secara digital. "Di sini ada imigrasi, bisa bikin paspor. Tadi bahkan ada teman kita dari Sumatera Utara, KTP-nya Medan, dia bikin paspor di sini, karena kan imigrasi di mana-mana sudah online," kata Rano dalam konferensi pers usai peluncuran program tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Rangkaian layanan yang tersedia cukup komprehensif. Selain pengurusan paspor, Ditlantas Polda Metro Jaya menurunkan unit SIM Keliling, sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyediakan Samsat Keliling untuk administrasi kendaraan. Warga juga dapat mengakses layanan perizinan berusaha, membuka rekening Bank Jakarta, memanfaatkan perpustakaan keliling, mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, mengurus administrasi kependudukan, mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan, hingga belajar pemilahan sampah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi menjelaskan konsep dasar program ini. Menurut dia, Namu Balai Kota dirancang agar ruang-ruang di kompleks Balai Kota yang biasanya kosong pada akhir pekan dapat dimanfaatkan publik. "Namu Balai Kota ini merupakan membuka pintu-pintu ruang Balai Kota sebagai ruang publik bagi warga untuk mengenal lebih dekat pusat pemerintahannya, dan dipakai untuk kebutuhan masyarakat Kota Jakarta," tutur Marulina.

Program ini sejatinya telah melewati fase uji coba pada 3 Oktober 2026. Marulina mencatat sekitar 300 pengunjung mendaftar melalui aplikasi JAKI dan situs jakarta.go.id. Mekanisme pendaftaran ini diterapkan untuk mendata pengunjung sekaligus menjaga kualitas infrastruktur kompleks Balai Kota yang merupakan bangunan bersejarah. Di luar urusan birokrasi, warga bisa mengikuti tur dari pendopo hingga Blok G bersama pemandu untuk mengenal sejarah bangunan yang diperkirakan berdiri sejak 1890. Anak-anak dapat mencoba menjadi reporter lewat program Kids on Air di Studio Berita Jakarta yang hasilnya ditayangkan di kanal YouTube Berita Jakarta DKI Jakarta. Ruang Pola di lantai dua dibuka untuk komunitas film, sementara Community Playground dan Community Stage disiapkan untuk pertunjukan musik serta permainan tradisional. Pelaksanaan program ini melibatkan Himpunan Pramuwisata Indonesia, Abang None, organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah lembaga terkait.

Rano memastikan Namu Balai Kota dijadwalkan berlangsung setiap dua pekan sekali sepanjang 2026. Pemprov DKI akan mengevaluasi pelaksanaannya untuk melihat kekurangan dan kemungkinan perubahan jadwal pada tahun berikutnya. "Yang pasti kita evaluasi apa kekurangannya. Tapi saya bersyukur, bukan hanya Balai Kota, tapi semua instansi terlibat," ujarnya. Informasi lengkap mengenai kegiatan dan kunjungan dapat diakses melalui situs smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI.

Analisis Redaksi

Pelanggaran sekat antara ruang birokrasi dan ruang publik melalui Namu Balai Kota adalah langkah taktis yang menarik dicermati. Selama puluhan tahun, kompleks Balai Kota cenderung dipersepsikan warga sebagai menara gading administratif yang kaku. Dengan membuka layanan lintas instansi—mulai dari imigrasi, kepolisian, hingga perbankan—dalam satu titik, Pemprov DKI memotong rantai mobilitas warga yang selama ini harus berpindah-pindah kantor untuk urusan berbeda. Fakta bahwa seorang warga berk KTP Medan bisa mengurus paspor di Jakarta menunjukkan integrasi data kependudukan nasional sudah berjalan efektif di lapangan.

Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi eksekusi. Jadwal dua pekan sekali sepanjang 2026 menuntut koordinasi ketat antar-lembaga yang secara hierarki tidak selalu berada di bawah kendali gubernur, seperti Ditlantas Polda Metro Jaya dan kantor imigrasi. Pernyataan Rano Karno tentang keterlibatan semua instansi memang menggembirakan, tetapi evaluasi berkala yang ia janjikan harus benar-benar mengukur tingkat kepuasan warga, bukan sekadar menghitung jumlah pengunjung yang terdaftar lewat aplikasi JAKI.

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah beban fisik terhadap bangunan cagar budaya yang diperkirakan berdiri sejak 1890 itu. Pendaftaran 300 orang saat uji coba mungkin masih terkendali, tetapi popularitas layanan praktis semacam ini berpotensi menarik massa jauh lebih besar di masa depan. Tanpa manajemen kerumunan dan pembatasan kapasitas yang disiplin, niat mulia membuka ruang publik justru berisiko merusak warisan sejarah yang ingin mereka pamerkan. Langkah selanjutnya yang paling logis bagi Diskominfotik adalah membangun dasbor pemantauan real-time untuk mengatur arus pengunjung secara presisi.