KPK Panggil Dedi Congor Susuli Korupsi Bea Cukai, Dua Sprindik Baru Diterbitkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ahmad Dedi alias Dedi Congor, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk diperiksa pada Jumat (9/10). Pemanggilan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bea dan cukai yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lembaga tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama: AD," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis. Meskipun jadwal pemeriksaan telah dirilis, pantauan CNNIndonesia.com di lokasi menunjukkan bahwa Dedi belum terlihat hadir hingga sore hari. Hal ini menambah ketegangan atas proses hukum yang sedang berlangsung, mengingat kehadiran saksi kunci seringkali menjadi penentu arah penyidikan.

Ini bukan kali pertama Dedi dimintai keterangan. KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa, 22 September 2026, namun yang bersangkutan mangkir. Ketidakhadiran tersebut tampaknya berdampak langsung pada percepatan langkah hukum lembaga antirasuah tersebut. Secara total, KPK kini telah menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus di Bea Cukai ini.

Dua Sprindik tersebut memiliki status yang berbeda. Satu Sprindik menetapkan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Kediri, sebagai tersangka. Sementara satu Sprindik lainnya masih dalam tahap pengembangan dan belum ada tersangka yang ditetapkan secara resmi. Perincian materi pemeriksaan terhadap Dedi belum dapat dipublikasikan karena aturan jurnalistik KPK, di mana hasil interogasi biasanya baru dirilis setelah proses selesai.

Akar masalah kasus ini bermula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya. Jaksa KPK membuktikan bahwa John Field, pemilik Blueray Cargo Group, beserta anak buahnya, Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri, telah melakukan suap kepada pejabat Bea dan Cukai. Tujuannya sederhana: mempercepat pelepasan barang impor dari proses pengawasan kepabeanan. Dari fakta itu, terbongkar adanya aliran uang ke beberapa figur penting. Ahmad Dedi disebut menerima Rp30 miliar, sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama diduga menerima Rp21 miliar, meskipun keduanya belum diproses hukum secara terpisah di sidang awal.

Analisis Redaksi

Pemanggilan Dedi Congor mengindikasikan bahwa penyidik tidak berhenti pada aktor bisnis, tetapi sedang membedah sisi birokrasi secara vertikal. Adanya dua Sprindik baru menandakan kompleksitas jaringan korupsi ini tidak hanya melibatkan satu lapis pejabat, melainkan merambah ke beberapa tingkat hierarki di Bea Cukai. Kegagalan Dedi hadir di pemanggilan pertama menunjukkan pola resistensi atau kehati-hatian berlebih, yang kini harus dijawab di hadapan penyidik agar tidak dianggap sebagai upaya mengaburkan jejak digital dan fisik aliran dana.

Angka Rp30 miliar dan Rp21 miliar yang disebut dalam fakta persidangan merupakan indikator serius bagi publik. Jika tuduhan ini terbukti benar di hadapan hukum, maka sistem pengawasan masuknya barang impor nasional selama periode tersebut telah mengalami kegagalan fatal. Perlu diwaspadai bahwa penetapan tersangka pada Sprindik kedua masih akan bergantung pada kesesuaian fakta dari pemeriksaan Dedi dengan bukti-bukti yang telah ada.