Haedar Nashir: Konstruksi Ke-Indonesiaan Harus Dibenihi dari Hulu, Bukan Sekadar Simbol

Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melontarkan peringatan keras bahwa fondasi nasionalisme bangsa Indonesia sedang rapuh dan memerlukan perbaikan mendasar sejak dari hulu proses pembentukannya, bukan sekadar perawatan permukaan. Sikap tegas ini diungkapkan di tengah semakin melemahnya rasa kebersamaan antarsatu sama lain dalam tubuh masyarakat majemuk, menandakan bahwa krisis identitas kolektif telah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi masa depan persatuan.

Nashir tidak berhenti pada retorika umum; ia secara spesifik mengidentifikasi bahwa 'konstruksi ke-Indonesiaan' adalah arsitektur sosial yang harus disetel ulang secara sistematis. Bagi tokoh yang memimpin organisasi keagamaan terbesar kedua di negeri ini, kerusakan mulai terasa jelas ketika nilai-nilai *Pancasila* hanya dianggap sebagai slogan prosedural, bukan sebagai etika hidup sehari-hari yang mengikat warga negara dalam bingkai keberagaman. Persis saatnya bagi para pemikir dan pembuat kebijakan untuk mendengar sinyal bahaya ini sebelum larut.

Pernyataan ini bukan muncul dari ruang hampa, melainkan berakar dari pengamatan mendalam terhadap dinamika sosial-politik yang kerap terprovokasi oleh narasi-narasi sempit. Selama dua dekade terakhir, jarak antara elite politik dan rakyat kecil terus melebar, menciptakan keraguan terhadap komitmen negara dalam menjaga keadilan. Sebagai lembaga yang telah berdiri sejak 1912 dan menjadi penopang stabilitas sosial, Muhammadiyah melihat bahwa jika hulu konstruksi kebangsaan keracunan oleh politik identitas, maka hilirnya—yakni kehidupan publik yang harmonis—akan terus mengalami disfungsi.

Implikasi dari 'benahi dari hulu' ini menuntut reformulasi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik yang inklusif. Nashir mengisyaratkan bahwa banyak program negara selama ini bersifat top-down dan kultural, mengabaikan dialog horizontal yang setara. Publik pun kini menunggu: apakah peringatan dari pemimpin ormas besar ini akan berujung pada aksi nyata, atau sekadar kembali menjadi seruan moral yang dibiarkan menguap ditelan kebisingan wacana politik sehari-hari?

Bagi masyarakat awam, pesan ini menjadi pengingat bahwa mencintai tanah air bukan lagi cukup dengan melafalkan kata-kata di podium, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan 'yang lain' di sekitar kita. Setiap konflik SARA yang terus berulang adalah bukti nyata bahwa 'konstruksi' tersebut memang belum kokoh. Nashir, dengan segala wibawa dan jaringannya, sedang mendesak negara dan masyarakat sipil untuk tidak lagi menunda-nunda perbaikan fundamental ini, karena setiap hari penundaan berarti melemahkan fondasi yang menyangga hidup kita bersama.

Analisis Redaksi

Peringatan dari Haedar Nashir harus dibaca bukan sebagai kritik sektoral dari satu ormas, melainkan sebagai sinyal alarm nasional yang serius. Penekanan pada kata 'hulu' menunjukkan bahwa akar masalah bukan pada peristiwa-peristiwa permusuhan yang sporadis, melainkan pada proses longgar pembentukan identitas bangsa sejak era reformasi. Ini mengisyaratkan bahwa pendidikan dan internalisasi nilai kebangsaan belum berhasil menyatu dengan realitas sosial ekonomi yang timpang.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi politisasi dari kritik ini. Di tengah tahun politik atau menjelang momen sensitif, pernyataan pemimpin ormas besar sering kali dimaknai sebagai posisi strategis untuk memengaruhi opini publik. Jika 'benahi dari hulu' tidak disertai kerangka kerja yang transparan dan melibatkan berbagai elemen, kritik ini berisiko menjadi senjata tumpul yang mudah disisihkan oleh pemerintah atau diabaikan oleh masyarakat yang sudah apatis.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah adanya gerakan nyata, bukan lagi seruan. Perlu adanya forum nasional khusus yang melibatkan tokoh lintas agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat untuk merumuskan ulang kurikulum kebangsaan yang relevan dengan era disrupsi informasi ini. Jika tidak, maka 'konstruksi ke-Indonesiaan' akan terus dibiarkan keropos, menjadi kerangka hampa tanpa isi substansi yang menyatukan warga negara.