Chusnunia Chalim Ingatkan Dewan Pengawas RRI: Jangan Lalui Keras, Perkuat Independensi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menginstruksikan lima anggota Dewan Pengawas LPP RRI terpilih untuk memperkuat posisi stasiun radio negara tersebut sebagai media yang independen dan relevan dengan masyarakat. Perintah tegas ini disampaikan setelah proses seleksi dan pengangkatan anggota dewan pengawas selesai, menandai babak baru dalam tata kelola institusi penyiaran milik negara yang selama ini kerap dinilai lamban dalam merespons dinamika publik. Fokus Chusnunia terarah pada penguatan otonomi editorial agar RRI tidak lagi terjebak dalam narasi yang hanya berputar di lingkaran kekuasaan, melainkan kembali ke akar fungsi jurnalistiknya.

Isu independensi menjadi kata kunci dalam arahan terbaru ini, mengingat RRI sering dikritik oleh pengamat media karena dianggap kehilangan suara kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah. Chusnunia menekankan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis untuk memastikan RRI tidak menjadi sekadar corong propaganda, tetapi tetap menjadi sumber informasi yang kredibel bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks media nasional yang bersaing ketat dengan platform digital, Chusnunia mengingatkan bahwa RRI harus adaptif tanpa mengorbankan integritas jurnalistik. Lembaga penyiaran publik dituntut untuk menyediakan konten yang mengedepankan kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik praktis. Hal ini sejalan dengan mandat RRI sebagai penyiaran publik yang seharusnya bebas dari intervensi eksternal, termasuk dari pemerintah yang membiayai operasionalnya.

Langkah penguatan independensi ini juga bertujuan untuk menutup celah keraguan publik mengenai keberpihakan RRI. Selama ini, sebagian masyarakat merasa bahwa siaran RRI lebih sering menonjolkan keberhasilan pemerintah daripada mengangkat isu-isu krusial yang membutuhkan pengawasan ketat. Dengan arahan yang jelas, diharapkan ada perubahan substansial dalam pola liputan dan program siaran ke depan.

Chusnunia juga menyoroti pentingnya relevansi konten dengan kebutuhan informasi masyarakat modern. Di tengah banjir disinformasi di media sosial, peran RRI sebagai media nasional yang kredibel justru semakin vital. Masyarakat membutuhkan jangkar kebenaran yang dapat diandalkan, dan itu hanya bisa terwujud jika RRI benar-benar merdeka dalam membuat keputusan editorial tanpa takut atau harap terhadap pihak manapun.

Analisis Redaksi

Arahan Chusnunia Chalim ini bukan sekadar wacana, melainkan respons terhadap kritik kronis terhadap depolitisasi media publik. Selama dua dekade terakhir, tren media nasional di Indonesia sering kali mengikuti alur kekuasaan, dan RRI tidak terkecuali. Dengan menekankan "independensi dan relevansi", Komsi VII sebenarnya memberikan tekanan agar Dewan Pengawas yang baru segera membentuk mekanisme pengawasan internal yang ketat. Tanpa mekanisme ini, RRI akan terus tertinggal dari media swasta yang lebih lincah dalam menyajikan berita kritis.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi resistensi internal di tubuh RRI yang mungkin sudah terlanjur terbiasa dengan narasi yang aman secara politik. Perubahan budaya kerja menuju jurnalistik investigatif atau kritis membutuhkan waktu dan keberanian, terutama jika Dewan Pengawas terpilih berasal dari latar belakang yang tidak kuat dalam ranah jurnalistik. Keberhasilan instruksi ini sangat bergantung pada komposisi anggota dewan pengawas yang akan dipilih selanjutnya.

Meskipun demikian, sinyal positif ini membuka peluang bagi pembaruan total. Jika RRI mampu menjaga independensinya, lembaga ini bisa menjadi pengimbang utama bagi media mainstream yang semakin sempit ruang geraknya. Langkah logis selanjutnya adalah pembentukan tim transisi yang fokus pada rebranding konten dan penguatan redaksi di setiap wilayah, memastikan bahwa "relevansi" bukan hanya slogan, tetapi berubah menjadi format siaran yang diminati audiens generasi baru.