Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan, Anggaran 2027 Baru Cukup 21 Ribu

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peningkatan signifikan kekuatan polisi hutan menjadi 70 ribu personel. Keputusan ini diambil karena saat ini negara hanya memiliki 4.500 personel untuk menjaga seluruh kawasan hutan Indonesia yang luasannya mencapai puluhan juta hektar. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan uang sebesar Rp13,2 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (6/10).

Presiden menunjukkan rasa prihatin dan empati terhadap tantangan lapangan yang dihadapi petugas. "Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan, di gunung kita, di rawa kita. Saya paham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan, saya paham," ujarnya. Pengakuan ini menegaskan kesenjangan nyata antara kebutuhan pengawasan wilayah hutan dan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan.

Prabowo mengutarakan rasa heran terhadap komposisi personel yang ada. "Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki," katanya. Data tersebut menunjukkan betapa rentannya Indonesia terhadap kerusakan ekosistem akibat minimnya pengawasan aktif di lokasi.

Jalan untuk mencapai target 70 ribu personel tidak semudah menambah编制. Prabowo menyatakan telah mengajukan usulan tambahan personel tersebut kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. "Menteri Keuangan, berapa tahun ini, tahun depan kita dapat anggaran berapa? Dari 70 ribu baru bisa 21 ribu di tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70 ribu," jelasnya. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penentu yang akan memperlambat penuh operasionalisasi kekuatan hutan tersebut.

Respons positif datang dari kementerian teknis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Prabowo untuk memperkuat jumlah polisi hutan. "Kami menyampaikan terima kasih atas komitmen kuat Bapak Presiden untuk memperkuat Polisi Hutan. Ini sangat penting bagi kami di Kementerian Kehutanan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan," tutur Raja Juli. Ia menambahkan, "Kami berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB dapat segera memproses kebutuhan penambahan personel ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Analisis Redaksi

Lompatan dari 4.500 menjadi 70 ribu personel mencerminkan kesadaran tinggi bahwa ancaman deforestasi dan kebakaran hutan tidak lagi bisa ditangani secara parsial. Namun, roadmap anggaran yang baru mencapai 21 ribu personel pada 2027 menandakan adanya gap besar dalam tiga tahun ke depan. Kekosongan pengawasan ini menjadi celah strategis bagi para aktor ilegal untuk terus beroperasi dengan risiko hukum yang rendah.

Keberhasilan rencana ini bergantung pada efisiensi birokrasi antar kementerian, khususnya antara Kemenkeu, Kemenhut, dan KemenPANRB. Tanpa kecepatan dalam penyerapan anggaran dan rekrutmen, target 70 ribu personel hanya akan menjadi mimpi di atas kertas. Publik harus mengawasi ketat implementasi agar komitmen politik ini tidak terganjal oleh persoalan adminstratif yang lambat, terutama mengingat nilai denda yang ditagih sudah mencapai triliunan rupiah, menunjukkan potensi kerugian negara yang sangat besar.