KPK Perluas Jejak Korupsi Infrastruktur Sumut: 8 Tersangka Baru, 15 Pejabat Dipanggil

Delapan tersangka baru resmi ditambahkan dalam daftar terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan nama-nama tersebut berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan sejak September lalu. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penambahan tersangka ini di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (7/10), menandai eskalasi signifikan dalam penanganan perkara korupsi infrastruktur daerah tersebut.

KPK belum membocorkan identitas kedelapan tersangka baru maupun peran spesifik mereka dalam jaringan penyimpangan anggaran ini. "Untuk detail identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya karena ini penyidikan juga masih terus berprogres," kata Budi. Transparansi informasi ini menjadi kunci bagi publik untuk memahami lingkup luasnya praktik korupsi yang melibatkan pejabat dari level kepala dinas hingga pelaksana kegiatan teknis di lapangan.

Langkah hukum berikutnya ditandai dengan pemanggilan 15 saksi untuk pemeriksaan mendalam. Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, KPK memeriksa Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, serta beberapa pejabat PUPR daerah seperti Elpi Yanti Harahap dan Rajab Asri Nasution. Di Gedung Merah Putih, fokus pemeriksaan tertuju pada pejabat tinggi BBPJN Sumut, termasuk Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (Kepala BBPJN 2024-2025) dan Dicky Erlangga (Kasatker PJN Wilayah I), serta para Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang memegang kendali atas alokasi dana proyek.

Perkara ini merupakan pengembangan langsung dari kasus yang sebelumnya menjerat Topan Obaja Ginting, orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Topan, bersama Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Sumut) dan Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I), telah diproses hukum. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan telah menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Penangkapan para tersangka baru menunjukkan adanya rantai komando korupsi yang lebih panjang daripada yang dibongkar pada tahap awal kasus.

Keterlibatan pejabat lintas level, dari bupati hingga kepala satker nasional, mengindikasikan bahwa skema penggelapan dana infrastruktur jalan di Sumatera Utara bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah sistem korupsi terstruktur. Pemeriksaan terhadap 15 saksi hari ini merupakan upaya KPK untuk memutus mata rantai aliran dana yang telah lama berjalan. Kesaksian dari mereka akan menjadi determinan bagi penetapan tersangka tambahan di kemudian hari, sekaligus menentukan apakah kasus ini akan bermuara pada tuntutan pidana maksimal bagi para aktor intelektual di belakang layar.

Analisis Redaksi

Penetapan delapan tersangka baru dalam kurun waktu singkat setelah vonis terhadap terdakwa pertama menunjukkan komitmen KPK dalam melakukan penyidikan mendalam terhadap jaringan korupsi infrastruktur. Pola pemanggilan saksi yang mencakup pejabat dari berbagai daerah otonom di Sumatera Utara (Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara) serta badan jalan nasional mengisyaratkan adanya praktik mark-up atau penggelembungan anggaran yang sistemik, bukan sporadis. Hal ini memperkuat dugaan bahwa terdapat modus operandi yang mirip dan berulang di beberapa proyek strategis.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi "bersama-sama" dalam kerugian negara yang kini melibatkan lebih banyak pihak. Dengan belum diumumkannya identitas tersangka baru, terdapat ruang spekulasi di publik yang dapat memengaruhi kredibilitas proses hukum jika tidak diimbangi dengan transparansi bertahap dari lembaga. Kemampuan KPK untuk membuktikan alur dana dari para tersangka baru ke rekening penerima akan menjadi ujian terbesar. Langkah logis selanjutnya adalah pendalaman forensik digital dan akuntansi untuk memetakan total kerugian negara, yang berpotensi membuat nilai kerugian kasus ini melampaui estimasi awal secara signifikan.