Kemenko Infra Targetkan Nol Truk ODOL di Tol Mulai 1 Januari 2027
Pakar modifikasi kendaraan dan tren pasar motor di Asia Tenggara.
Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra, menegaskan target pemerintah untuk membebaskan jalan tol dari truk Over Dimension Over Load (ODOL) paling lambat 1 Januari 2027. Pernyataan itu ia lontarkan di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Bagi para pengemudi, tanggal itu bukan sekadar angka, melainkan batas akhir toleransi pelanggaran dimensi dan beban kendaraan di arteri utama nasional.
Data di tangan Nazib menunjukkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan. Satu dari empat truk yang beroperasi diketahui melanggar aturan ODOL. Jalur paling rawan adalah Jalan Tol Cikampek. Rata-rata tiga kecelakaan per hari terjadi di ruas tersebut. Penyebab utamanya sering kali adalah patahnya as roda truk akibat beban berlebih. Nazib menyarankan pengemudi untuk segera berhenti saat mengantuk, bukan memaksakan diri di jalur itu.
Sudah bukan rahasia lagi target Zero ODOL ini kerap tergeser. Mula-mula ditargetkan efektif 2017. Lalu mundur ke 2019. Kemudian bergeser lagi ke 2023. Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Januari 2027 sebagai titik berangkat. Perubahan jadwal ini menandai fase krusial di mana tidak ada lagi tawar-menawar untuk penundaan kebijakan yang menyangkut keselamatan publik dan ketahanan infrastruktur.
Penegakan hukum kini bersandar pada teknologi. Korlantas Polri mengoperasikan lima kendaraan khusus untuk penindakan. Alat ini menggunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dan WIM (Weigh in Motion). Semua unit terintegrasi dengan ETLE Nasional. Satu unit dikendalikan langsung oleh Korlantas, sedangkan empat unit lainnya disebar di Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Strategi ini bertujuan menutup celah pelanggaran di lintas provinsi.
Kesiapan data menjadi prasyarat penting. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan melaporkan integrasi data angkutan barang dan logistik telah mencapai 98 persen. Laporan itu ia sampaikan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (3/9). Kemenhub juga telah menguji coba digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati memastikan Kementerian PU siap menambah 10 unit WIM di jalan tol. Alat ini dikolaborasikan dengan ETLE Polri dan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kemenhub agar proses penindakan berjalan efisien dan minim gesekan lapangan.
Analisis Redaksi
Perjalanan panjang penundaan target Zero ODOL dari 2017 ke 2027 menunjukkan dilema klasik pembangunan: ambisi regulasi versus kapasitas infrastruktur dan logistik di lapangan. Angka 98 persen integrasi data yang dilaporkan Kemenhub adalah modal utama. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penegakan di titik lemah, terutama di Jawa. Jika sistem WIM dan ETLE bekerja maksimal, beban pada aspal dan jembatan akan berkurang drastis. Jangka pendeknya, ini mengurangi biaya perawatan jalan negara yang selama ini membengkak akibat kerusakan prematur.
Aparat dan instansi teknis telah menyiapkan instrumen teknologi, tetapi tantangan utamanya adalah perilaku pelaku industri logistik. Pengusaha angkutan barang sering kali memaksakan muatan melebihi kapasitas demi margin keuntungan. Penindakan berbasis data digital memang lebih sulit dihindari, tetapi harus diiringi sanksi yang tegas dan konsisten. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah publikasi daftar pelanggaran dan pemberatan sanksi administratif bagi korporasi yang terus mengabaikan aturan. Tanpa perubahan budaya industri, target 2027 hanyalah wacana lagi. Publik perlu mengawal ketat implementasi ini agar tidak terhambat kepentingan sempit di tingkat birokrasi atau sektor swasta.
