Wibi Andrino: Status Kota Global Jakarta Harus Terukur dari Kesejahteraan Warga
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa predikat kota global bagi ibukota tidak boleh sekadar menjadi label di atas kertas, melainkan harus terukur dari peningkatan kualitas hidup warga secara nyata.
Kritik ini dilontarkan Wibi sebagai respons terhadap narasi di mana Jakarta sering diperkenalkan ke kancah internasional berdasarkan pencapaian struktural semata, seperti pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan bobot sama pentingnya pada kesejahteraan sehari-hari penduduknya. Bagi legislator itu, there is a clear disconnect between the 'global city' branding and the actual daily experience of residents, who continue to grapple with issues like traffic congestion, housing affordability, and public service accessibility.
Wibi Andrino menekankan bahwa indikator utama sebuah kota yang benar-benar global adalah kemampuan institusinya untuk melayani warganya. Artinya, sistem administrasi yang responsif, akses kesehatan yang merata, serta tata ruang kota yang inklusif harus menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan sekadar kemewahan gedung pencakar langit. Jika status global hanya dinikmati oleh elite atau investor asing, maka predikat tersebut kehilangan esensi dan legitimasinya di mata masyarakat lokal.
Argumentasi ini sejalan dengan pandangan yang beredar di kalangan pengamat perkotaan, di mana urbanisasi masif tanpa penataan sosial yang memadai menciptakan disonansi antara citra kota dan realitas sosial. Warga Jakarta, yang merupakan tulang punggung ekonomi kawasan, menuntut adanya validasi atas hak-hak dasar mereka dalam rencana strategis kota. Tanpa validasi tersebut, program-program 'global city' berisiko menjadi proyek elitisme spasial yang memperlebar kesenjangan sosial di dalam kota.
Komitmen politisi dan birokrat untuk menyelaraskan target pembangunan kota dengan indeks kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat menjadi ujian nyata. DPRD DKI, melalui pernyataan Wibi, mencoba memaksa agar agenda pembangunan ke depan lebih inklusif dan berpihak pada manusia, bukan hanya pada estetika arsitektur atau target investasi asing. Ini adalah koreksi arah yang esensial untuk memastikan bahwa modernisasi Jakarta tidak dibiarkan berjalan sepihak.
Analisis Redaksi
Pernyataan Wibi Andrino menandai pergeseran wacana penting dalam politik perkotaan Jakarta: dari paradigma kuantitatif (skor, peringkat, angka) ke paradigma kualitatif (kesejahteraan, aksesibilitas, keadilan). Jika status global hanya dikejar melalui indikator yang mudah diukur seperti nilai transaksi atau jumlah wisatawan, maka kota akan berubah menjadi 'enclave' bagi yang mampu, mengabaikan kebutuhan fundamental jutaan warga lainnya.
Yang perlu diwaspadai adalah potensi retorika hampa. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan data berbasis warga, klaim 'kualitas hidup' bisa jadi sekadar lip service. Publik harus menuntut transparansi dalam alokasi anggaran yang ditujukan untuk layanan dasar, serta partisipasi sipil dalam evaluasi kebijakan. Jakarta yang global seharusnya bukan berarti Jakarta yang eksklusif, melainkan Jakarta yang mampu merangkul keberagaman dan memastikan tidak ada warganya yang tertinggal dalam arus modernisasi.
