Paman Bobby Nasution Resmi Jadi Sekdis PMD Sumut, Tancap Gas di Birokrasi

Paman Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menyandang jabatan strategis sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Kependudukan) Pemprov Sumut. Benny Sinomba Siregar dilantik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada Senin (5/10). Pelantikan ini melibatkan total 188 pejabat administrator dan pengawas yang diambil sumpah di hadapan Wakil Gubernur Surya. Kehadiran tokoh keluarga gubernur di posisi ini otomatis menjadikan proses rotasi birokrasi tersebut menjadi sorotan publik dan pengamat politik daerah.

Wakil Gubernur Surya membuka acara dengan pesan tegas tentang integritas dan kolaborasi. "Kerjasama yang kuat antarpimpinan dan perangkat daerah menjadi kunci untuk menghadirkan kinerja pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin baik," kata Surya. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar wewenang, melainkan ruang untuk membuktikan kompetensi. "Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja," ujar Surya. Pesan ini menggarisbawahi standar tinggi yang diharapkan dari para pejabat baru, terutama di posisi yang dekat dengan pusat keputusan kebijakan daerah.

Jejak karier Benny Sinomba Siregar menunjukkan mobilitas tinggi dalam birokrasi Medan. Sebelum pindah ke Pemprov Sumut pada 1 Agustus 2026, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan. Jabatan terakhir itu ia duduki setelah dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 16 April 2026. Artinya, masa pengabdiannya di Dinas Perpustakaan hanya berlangsung sekitar tiga setengah bulan. Benny sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Medan pada 2024 saat terjadi kekosongan jabatan. Riwayat ini menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa menangani isu-isu strategis di tingkat kota sebelum kini mengemban peran di tingkat provinsi.

Surya menegaskan bahwa masyarakat tidak menilai satu dinas secara terpisah, melainkan melihat wajah Pemprov Sumut secara keseluruhan. "Mulai lah bekerja sungguh-sungguh, responsif, disiplin dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Mari kita pastikan setiap jabatan memberikan manfaat," pinta Surya. Ia mengajak para pejabat untuk membangun komunikasi yang baik dan segera mengkoordinasikan hambatan. "Jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar," tambahnya. Fokus pada pelayanan publik ini menjadi ujian nyata bagi para pejabat baru, termasuk Benny, yang kini mengelola urusan pemberdayaan masyarakat dan kependudukan.

Dalam kesempatan itu, Surya juga menekankan pentingnya jabatan diisi oleh orang yang kompeten dan berpengalaman. "Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," kata Surya. Para pejabat administrator dan pengawas ini berhadapan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kegiatan. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Dampak dari kinerja mereka akan langsung terasa pada kualitas layanan di tingkat tapak hingga kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Analisis Redaksi

Mutasi Benny Sinomba Siregar menjadi Sekretaris PMD Kependudukan memicu pertanyaan tentang batas antara nepotisme dan kompetensi dalam birokrasi Indonesia. Meskipun Wakil Gubernur Surya menekankan integritas, fakta bahwa Benny adalah paman gubernur, dan perpindahannya yang cepat dari jabatan Kepala Dinas Perpustakaan, membuat publik waspada terhadap potensi "jalur cepat" promosi. Jika seorang pejabat dengan riwayat karier strategis di Pemkot Medan masih mengalami mutasi dalam waktu kurang dari empat bulan, hal ini bisa menandakan adanya rotasi jabatan yang sangat dinamis, atau sebaliknya, intervensi politik dalam penataan birokrasi.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan data kependudukan dan pemberdayaan desa. Sebagai paman gubernur, Benny kini memegang kunci administrasi yang berkaitan langsung dengan hak-hak warga dan sumber daya desa. Tanpa mekanisme check and balance yang ketat, posisi ini rentan terhadap penyalahgunaan pengaruh politik keluarga berkuasa. Pengawasan publik dan lembaga inspektorat daerah harus ekstra ketat untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berbasis meritokrasi, bukan kedekatan darah.

Langkah selanjutnya yang realistis adalah peningkatan transparansi dalam proses seleksi dan penempatan pejabat. Pemprov Sumut perlu membuka ruang audit independen terhadap mutasi pejabat di periode ini. Selain itu, kinerja para pejabat baru, khususnya di sektor kependudukan, harus dievaluasi dalam 6 bulan ke depan dengan indikator yang terukur. Jika tidak ada kinerja nyata yang berdampak pada penurunan anomali data atau peningkatan pelayanan di desa, posisi-posisi strategis seperti ini akan kembali menjadi bahan perdebatan publik tentang arah reformasi birokrasi di Sumatera Utara.