Blora Ajukan MoU Perluasan Sekolah Sisan Ngaji ke Jenjang SMA dan MA

Pemerintah Kabupaten Blora secara resmi mengajukan draf nota kesepahaman (MoU) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas cakupan Program Sekolah Sisan Ngaji (SSN) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Langkah strategis ini diambil mengingat kewenangan pengelolaan SMA berada di tangan pemerintah provinsi, sehingga diperlukan sinergi lintas level pemerintahan agar program penguatan karakter berbasis agama tersebut tidak berhenti di tingkat dasar dan menengah pertama.

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari respons positif terhadap pelaksanaan SSN di wilayahnya. "Alhamdulillah, Program Sekolah Sisan Ngaji yang kita jalankan di Blora mendapat respons positif. Ke depan akan dilakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk penerapan SSN di tingkat SMA," ujar Arief dalam keterangan resmi pada Selasa (6/10). Jika disetujui, Blora berpotensi menjadi daerah percontohan atau pilot project implementasi SSN di sekolah menengah atas se-Jawa Tengah.

Selain menyasar jalur umum, Pemkab Blora juga menyiapkan perluasan program ke Madrasah Aliyah (MA) melalui kolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Arief menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut demi memastikan jangkauan pendidikan karakter yang lebih luas. "Kami juga akan menindaklanjuti kerja sama dengan Kementerian Agama untuk jenjang MA, sehingga penguatan karakter berbasis keagamaan ini dapat menjangkau lebih banyak siswa," katanya.

Visi di balik ekspansi ini melampaui sekadar penambahan jumlah peserta didik. Arief menekankan urgensi keseimbangan antara kompetensi akademik dan integritas moral di tengah derasnya arus informasi digital. Ia menolak dikotomi antara kecerdasan intelektual dan spiritualitas. "Kita ingin pendidikan tidak hanya mencetak anak-anak yang pintar, tetapi juga anak-anak yang memiliki karakter, nilai agama, sopan dalam perilaku, dan memiliki kepedulian terhadap sesama," tegasnya. Menurut Arief, generasi muda Blora harus melek teknologi tanpa kehilangan jati diri serta kuat iman dan akhlaknya.

Konteks penguatan karakter ini turut terlihat dalam penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SMP Tingkat Kabupaten Blora 2026 yang dibuka oleh Arief di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Selasa (6/10). Ajang ini diikuti oleh 106 SMP negeri maupun swasta dengan total 840 peserta. MAPSI dirancang bukan hanya sebagai kompetisi prestasi, melainkan ruang pengembangan bakat, kreativitas, dan kepercayaan diri pelajar. "Luar biasa, kegiatan ini diikuti 106 SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Blora dengan jumlah peserta mencapai 840 siswa. Artinya, hari ini kita sedang mempertemukan ratusan anak-anak hebat Blora yang memiliki semangat untuk belajar, berkarya, dan berprestasi," ungkap Arief sambil berpesan menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran.

Ketua Penyelenggara MAPSI SMP Kabupaten Blora 2026, Sunaryo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian seleksi menuju tingkat provinsi. Para juara akan mewakili Blora dalam MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung di Balaikota Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang pada 13-15 November 2026. Tahun ini, terdapat 13 cabang lomba yang dipertandingkan, termasuk Cerdas Cermat Islam (CCI), pidato, tilawatil Quran, tartil Al-Quran, tahfidz, adzan, kaligrafi, hingga rebana. Data menunjukkan antusiasme tinggi, misalnya cabang CCI diikuti 69 sekolah dengan 207 peserta, sementara rebana melibatkan 11 sekolah dengan 187 peserta. Sunaryo berharap kontingen Blora dapat meneruskan tradisi membawa pulang piala dari tingkat provinsi.

Analisis Redaksi

Ekspansi Program Sekolah Sisan Ngaji ke jenjang SMA dan MA menandai pergeseran paradigma kebijakan pendidikan lokal dari pendekatan administratif murni menuju integrasi nilai-nilai kultural-religius dalam kurikulum formal. Tantangan utamanya terletak pada sinkronisasi regulasi antara kabupaten dan provinsi; tanpa payung hukum yang jelas melalui MoU, keberlangsungan program di luar yurisdiksi bupati bisa terhambat birokrasi. Namun, jika berhasil, model Blora dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi dilema serupa dalam menyeimbangkan standarisasi nasional dengan kekhasan lokal.

Penyelenggaraan MAPSI secara paralel berfungsi sebagai indikator keberhasilan soft power program tersebut. Dengan partisipasi masif—840 siswa dari 106 sekolah—terlihat adanya ekosistem pendukung yang hidup, bukan sekadar instruksi top-down. Hal ini penting dicermati: apakah minat tinggi ini didorong oleh motivasi intrinsik siswa atau tekanan eksternal? Bagi publik, dampaknya menjanjikan pembentukan lulusan yang adaptif secara teknologi namun tetap berakar pada etika sosial, sebuah kombinasi yang semakin langka namun sangat dibutuhkan di era post-truth saat ini.