Wakil Bupati Nagekeo Muga Sada Tutup Usia di RSUD Aeremo, Sempat Pantau Perbaikan Jalan
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menghembuskan napas terakhir di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aeremo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (3/10) malam, setelah sempat kritis saat perjalanan pulang.
Sebelum kondisi kritis terjadi, Muga Sada tengah memantau pekerjaan perbaikan ruas jalan Aemali-Danga di Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa, yang menggunakan sistem rabat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo, Remigius Jago, membenarkan bahwa almarhum baru saja melaksanakan monitoring di lapangan tersebut.
"Beliau kemarin monitor masyarakat yang kerja perbaikan jalan yang rusak dengan menggunakan rabat," ujar Remigius Jago, seperti dikutip dari Detik, pada Minggu (4/10). Insiden mendadak itu terjadi ketika Muga Sada tidak sadar di dalam mobil usai kegiatan lapangan tersebut.
Sopir langsung membawa Muga Sada ke Puskesmas Kota terdekat sebelum dirujuk ke RSUD Aeremo. Direktur RSUD Aeremo, Chandrawati Saragih, menyatakan pasien tiba di IGD sekitar pukul 19.32 Wita dalam kondisi tak sadarkan diri. Meskipun ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan anestes, nyawa Muga Sada tidak tertolong.
"Berusaha diupayakan yang terbaik supaya bisa tertolong ternyata jam 20.10 Wita dinyatakan meninggal," kata Chandrawati saat dihubungi pada Sabtu malam. Almarhum dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan sekitar setengah jam di ruang gawat darurat. Penyebab pasti belum diketahui, namun dokter menduga serangan jantung.
Muga Sada sendiri terpilih dalam Pilkada 2024 berpasangan dengan Simplisius Donatus dan dilantik pada 20 Februari 2025. Mereka mengemban tugas dengan masa jabatan 2025-2030. Kemungkinan besar serangan jantung, saya tanya dulu sama dokternya," ujar Chandrawati.
Analisis Redaksi
Kematian seorang pemimpin daerah saat menjalankan tugas di lapangan memicu pertanyaan serius tentang standar operasional dan protokol kesehatan untuk pejabat publik. Tidak adanya persiapan medis yang memadai atau pengecekan kondisi sebelum keberangkatan ke lapangan menjadi celah yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah daerah. Bagi instansi terkait, ini adalah momen untuk memperkuat sistem keselamatan kerja bagi pejabat yang aktif di daerah yang medan transportasinya belum sepenuhnya memadai.
Dalam konteks politik lokal, kekosongan posisi Wakil Bupati akan berdampak pada mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan eksekutif Nagekeo. Mengingat masa jabatan mereka baru berjalan sejak Februari 2025, transisi kekuasaan atau mekanisme pengisian jabatan kosong harus segera dikaji sesuai aturan main yang berlaku. Publik dan pengawas negara perlu memastikan bahwa proses pergantian pimpinan ini berjalan transparan dan akuntabel, tanpa mengganggu roda pemerintahan yang sedang berjalan.
