Kemendagri Kawal Inflasi Daerah lewat Rapat Koordinasi Mingguan, Ribka Haluk: Konsistensi Perencanaan Kunci

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah melalui pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional.

Penegasan itu disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjadi pembicara kunci pada Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Ribka, keberlanjutan pembangunan membutuhkan konsistensi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting," kata Ribka.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kemendagri secara konsisten menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu bersama pemda dan kementerian/lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan gejolak inflasi tidak menghambat proses pembangunan. "Tujuannya untuk bagaimana kita menjaga inflasi daerah, kenaikan harga barang dan semuanya supaya ada pengendalian [yang] baik, sehingga seluruh proses-proses pembangunan ini dapat dilaksanakan di daerah," ujarnya.

Tidak berhenti di inflasi. Kemendagri juga terus mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Ribka menyampaikan bahwa Mendagri telah membentuk tim untuk memantau pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan program dan intervensi pemerintah pusat dapat diimplementasikan di daerah. "Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga kami di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah bentuk satu tim untuk terus mengikuti supaya semua program Asta Cita dari Bapak Presiden kita pada era transformasi ini terkait dengan masalah ekonomi dan semua program intervensi dari pemerintah pusat itu kemudian betul-betul diimplementasi di daerah," jelasnya.

Menurut Ribka, penguatan ekonomi daerah juga perlu diarahkan untuk mendukung agenda strategis nasional, termasuk pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan hilirisasi sesuai potensi wilayah. Untuk itu, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar program nasional memberikan dampak nyata di daerah.

Di sisi lain, Kemendagri mendorong pembangunan berbasis data serta pengelolaan APBD yang berorientasi pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencakup upaya menekan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.

Ribka menegaskan, perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan. Karena itu, konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perlu dijaga agar seluruh program pembangunan bergerak dalam satu arah. "Dalam teorinya it's okay, but dalam pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari itu Bapak Menteri Bappenas. Ini yang mungkin perlu kita disiplinkan bersama," ujar Ribka mengingatkan.

Analisis Redaksi

Pesan Ribka Haluk di atas panggung Bappenas patut dibaca lebih dari sekadar basa-basi protokoler. Komentarnya yang menyebut pelaksanaan "kadang-kadang jauh dari itu" dan disampaikan langsung di hadapan Menteri Bappenas merupakan pengakuan terbuka atas kesenjangan klasik pembangunan Indonesia: rencana yang rapi di atas kertas, tapi tersandung di lapangan. Bagi publik, ini sinyal bahwa kementerian yang mengawal daerah sehari-hari menyadari persoalan disiplin eksekusi bukan sekadar wacana.

Yang perlu diwaspadai adalah mekanisme yang dijanjikan itu sendiri. Rapat koordinasi inflasi mingguan dan tim pemantau pertumbuhan ekonomi memang alat yang tepat di tangan Kemendagri, yang punya otoritas langsung atas para kepala daerah. Namun efektivitasnya akan diuji dari seberapa tegas intervensi ketika harga di pasar daerah melonjak atau program Asta Cita mandek di kabupaten dan kota. Tanpa konsekuensi yang jelas, rapat rutin berisiko menjadi forum seremonial belaka.

Secara logis, langkah berikutnya yang wajar menanti adalah bagaimana temuan pemantauan itu ditindaklanjuti, misalnya melalui instrumen penilaian yang memengaruhi perizinan dan insentif fiskal bagi daerah. Acara PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 sendiri bisa menjadi tolok ukur awal: daerah mana yang benar-benar konsisten dari perencanaan sampai pelaksanaan, dan mana yang masih jauh dari teori.