Akademisi FISIP USU Agus Suriadi: Program Suyudi Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Jaga Kamtibmas
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Agus Suriadi, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), menegaskan bahwa program Suyudi berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan ini menyoroti peran krusial keterlibatan warga sipil sebagai fondasi utama stabilitas keamanan di tingkat akar rumput.
Program Suyudi hadir sebagai pendekatan kolaboratif yang tidak sekadar mengandalkan aparat penegak hukum. Agus Suriadi melihat langsung bagaimana inisiatif ini menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk turun tangan secara aktif. Mereka tidak lagi menjadi penonton pasif ketika gangguan keamanan muncul di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Keterlibatan sivitas akademika melalui FISIP USU memberikan bobot tersendiri pada evaluasi program tersebut. Pandangan seorang akademisi memastikan bahwa klaim keberhasilan bukan sekadar narasi seremonial belaka. Ada kerangka pengamatan sosial yang mendasari penilaian terhadap efektivitas program kamtibmas ini di lapangan.
Membangun kesadaran kolektif warga memang pekerjaan rumah terberat bagi setiap kebijakan keamanan publik. Program Suyudi menjawab tantangan itu dengan membuka ruang partisipasi yang konkret dan terukur. Pendekatan semacam ini memotong rantai birokrasi yang kerap membuat laporan atau kekhawatiran warga lambat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Dampaknya terasa langsung pada rasa aman sehari-hari. Ketika warga ikut mengawasi lingkungannya, potensi gesekan sosial maupun tindak kriminal dapat ditekan lebih awal. Beban kepolisian pun berkurang karena masyarakat sudah memiliki mekanisme deteksi dini yang berjalan mandiri di tiap sudut permukiman.
Analisis Redaksi
Pernyataan Agus Suriadi dari FISIP USU memperlihatkan pergeseran paradigma penting dalam tata kelola keamanan lokal. Selama puluhan tahun, kita terbiasa melihat kamtibmas sebagai monopoli tugas kepolisian. Program Suyudi membuktikan bahwa pelibatan warga sipil secara terstruktur mampu menciptakan jaring pengaman sosial yang jauh lebih rapat dan responsif terhadap ancaman nyata di lapangan.
Yang patut diwaspadai adalah risiko formalisasi berlebihan. Jika program partisipasi masyarakat ini terjebak dalam rutinitas administratif atau sekadar proyek pencitraan sesaat, esensi gotong royongnya akan luntur. Pengawasan independen dari kalangan akademisi harus terus dijaga agar Suyudi tidak berubah menjadi alat politik praktis menjelang kontestasi elektoral di daerah.
Langkah logis selanjutnya menuntut perluasan model ini ke wilayah lain dengan penyesuaian konteks sosiologis setempat. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dukungan sumber daya tanpa mengambil alih kendali dari tangan warga. Keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai jika masyarakat tetap menjadi aktor utama, bukan sekadar objek mobilisasi program pemerintah.
