Yusuf Rendy Manilet: Kuota LPG 3 kg Tak Bisa Dikurangi Tanpa Benahi Distribusi

Pengurangan kuota LPG 3 kg tidak akan efektif tanpa pembenahan sistem distribusi. Pernyataan tegas ini datang dari Yusuf Rendy Manilet, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang menilai bahwa langkah pemerintah memangkas jatah elpiji subsidi harus diiringi dengan reformasi struktural yang mendasar. Tanpa perbaikan rantai pasok, risiko terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat konsumen tetap mengintai. Manilet menegaskan bahwa sekadar memangkas angka di atas kertas tanpa menyentuh akar masalah logistik adalah sebuah kemauan yang gegabah.

Manilet menggarisbawahi bahwa masalah utama bukan terletak pada volume pengadaan, melainkan pada kecacatan distribusi. "Kita tidak bisa hanya bicara pengurangan kuota jika saluran distribusinya masih bocor dan tidak efisien," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa selama ini, mekanisme pengaliran gas subsidi dari pangkalan resmi hingga ke tangan warga rentan sering kali terdistorsi. Akibatnya, yang sampai ke konsumen tidak selalu sesuai ekspektasi, sementara stok yang seharusnya tersedia justru menghilang di tengah jalan.

Latar belakang usulan ini merujuk pada upaya efisiensi anggaran negara yang tengah didorong pemerintah. LPG 3 kg telah lama menjadi beban fiskal karena subsidinya yang besar, padahal sasaran pengguna idealnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan pusat dengan eksekusi di daerah. Banyak pengawas lapangan mengadu bahwa kontrol jumlah tabung dan harga per eceran seringkali lepas kendali di rantai akhir distribusi, menciptakan ruang gelap bagi praktik tidak sehat.

Dampak langsung dari skenario pengurangan kuota tanpa perbaikan sistem ini akan dirasakan paling keras oleh masyarakat kelas bawah. Mereka bergantung pada gas 3 kg untuk kebutuhan dapur harian. Jika pasokan dikurangi mendadak, antrean panjang di pangkalan bakal menjadi pemandangan biasa. Kondisi ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial kecil antarwarga. Bagi pedagang, margin keuntungan bisa terdistorsi karena ketidakpastian ketersediaan barang, yang pada akhirnya membuat harga pasar jadi fluktuatif dan sulit diprediksi.

Usulan Manilet sebenarnya merupakan alarm dini untuk sektor energi nasional. Ia mendesak agar Kementerian terkait tidak hanya fokus pada penyesuaian volume, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan penyalur. Tanpa transparansi data real-time dari setiap titik distribusi, kebijakan pengurangan kuota berisiko menjadi boomerang bagi pemerintah. Publik menunggu respons nyata, bukan sekadar komitmen di ruang rapat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada seberapa cepat birokrasi mampu merapikan rumah sebelum memangkas isinya.

Analisis Redaksi

Asumsi di balik penilaian Manilet terlihat sangat logis: subsidi energi tidak bisa diperlakukan seperti item pengeluaran rutin yang bisa dipotong sembarangan tanpa konsekuensi sosial. Jika pemerintah memangkas kuota LPG 3 kg, namun tidak memperbaiki *leakage* atau kebocoran distribusi, maka efektivitas subsidi akan menurun drastis. Artinya, uang negara tetap keluar besar-besaran, tetapi dampaknya tidak dirasakan tepat sasaran oleh masyarakat miskin. Ini adalah kegagalan tata kelola, bukan semata masalah fiskal.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi resistensi birokrasi terhadap pembenahan sistem distribusi. Memperbaiki rantai pasok elpiji melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari BUMN, agen, hingga pengecer. Mengikat mereka dalam satu sistem kontrol yang ketat dan transparan bukanlah perkara mudah. Selain itu, ada risiko politisasi masalah distribusi di mana keluhan warga bisa disalahgunakan untuk menyerang pemerintah tanpa solusi teknis yang jelas.

Secara logis, langkah selanjutnya yang harus diambil pemerintah adalah moratorium sementara pengurangan kuota hingga audit distribusi selesai. Data harus berbicara: berapa persen gas subsidi yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat miskin? Tanpa angka valid itu, setiap pemangkasan kuota hanyalah tebakan yang berbahaya. Publik memiliki hak untuk mengetahui apakah penghematan anggaran ini memang sepadan dengan risiko kelangkaan yang mereka hadapi di dapur.